Iqbal Dwi Purnama
IDXChannel - Proyek Tol Akses Patimban sepanjang 37 Km hingga saat ini masih dalam tahap pembebasan lahan. Berdasarkan laporan PT Jasa Marga (Persero) Tbk (JSMR), perusahaan yang bakal menggarap proyek tersebut, progres pengadaan tanah masih 0% per awal Mei 2023.
Direktur Jendral Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Embun Sari mengatakan, saat ini progres pengadaan tanah masih dalam tahap penetapan lokasi (penlok).
"Karena itu (Akses Tol Patimban) baru (masuk PSN). Baru penlok, nanti penlok itu juga disampaikan ke kanwil BPN Provinsi setempat. Kemudian dicek dulu pemenuhan persyaratan tadi, anggarannya betul ada atau tidak," ujar Embun di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (8/6/2023).
Lebih lanjut, Embun menjelaskan, setelah penlok tersebut selesai dilakukan, kemudian pemerintah akan membayarkan ganti rugi atas tanah masyarakat yang terdampak pembangunan. Namun, sebelum penlok, Pemda harus melakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada masyarakat, terutama yang terdampak.
"Karena kita kan berhadapan dengan masyarakat. Loh masyarakat udah diukur-ukur, udah mau pindah-pindahan. Uangnya (ganti rugi) tidak ada, apa enggak ribut? Kan gitu ya. Kan itu bicara ganti rugi, membayar ke maysraakat. Kalau anggaran tidak tersedia, ya masyarakat bisa marah," sambungnya.
Namun demikian, Embun menargetkan pengadaan tanah terutama yang masuk dalam daftar PSN bakal dirampungkan tahun ini. Hal itu untuk mengejar target konstruksi yang diharapkan selesai sebelum masa jabatan Presiden Joko Widodo berakhir.
"Kita PSN pengadaan tanah itu paling lama 2023 karena kakonstruksi PSN harus selesai sampai 2024. Jadi kita kejar sekarang yang belum selesai. Sepanjang penlok masih hidup sepanjang anggaran ada, insyaallah tidak ada masalah," pungkas Embun.
Sebagai informasi, pemerintah memasukkan proyek Tol Akses Patimban sepanjang 37 Km ke dalam Proyek Strategis Nasional (PSN). Hal itu tertuang dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional.
(YNA)
