IDXChannel - Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi mengatakan, sejak dibuka pada 28 Maret 2023, Posko THR telah memberikan 1.988 layanan.
Terdiri dari 1.050 layanan konsultasi dan 938 layanan aduan. Adapun 938 layanan aduan merupakan rekapitulasi, yang mencakup 669 perusahaan. Dari 938 aduan tersebut, 23 diantaranya telah ditindaklanjuti.
Secara rinci, 938 aduan tersebut terdiri dari 468 aduan THR tidak dibayarkan, 337 aduan pembayaran THR tidak sesuai ketentuan, dan 93 aduan THR terlambat dibayarkan.
Adapun dari sisi sebaran, Provinsi DKI Jakarta menjadi kawasan yang paling banyak diadukan pekerja. Tepatnya Provinsi DKI Jakarta menerima ada 312 aduan, kemudian di posisi kedua ada Jawa Barat yaitu 217 aduan, Jawa Tengah 106 aduan, Banten 76 aduan, Jawa Timur 56 aduan.
Kemudian Sumatera Selatan 17 aduan, Riau, Sumatera Utara, Sumatera Barat dan DIY masing masing 16 aduan, Kalimantan Selatan 9 aduan, Kalimantan Timur dan Jambi masing-masing 8 aduan, Bangka Belitung, Bali, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, 4 aduan dan Lampung 3 aduan. Papua 2 aduan dan Maluku 1 aduan