Wahyu Sibarani
IDXChannel - Pemerintah perlu meluncurkan regulasi yang komprehensif dan terintegrasi untuk pengembangan bioenergi. Hal itu diperlukan untuk mencapai net zero emission di 2060.
Regulasi itu diperlukan untuk memberikan insentif yang menarik seperti pajak, subsidi, dan dukungan teknis dalam pemasaran bioenergi.
Hal itu diungkap oleh Akhmad Hanan, peneliti dari Purnomo Yusgiantoro Center dalam webinar bertajuk "Potensi dan Tantangan Pengembangan Bioenergi dalam Kontribusi pada Capaian Program Net Zero Emission 2060" yang digelar oleh Yayasan BENIH ( Bangkit Energi Indonesia Hijau) dan Pimpinan Pusat Kesatria Muda Respublika, Kamis (9/11/2023) ini.
Akhmad melanjutkan saat ini beberapa negara seperti Amerika Serikat, Brasil, dan negara-negara di Uni Eropa telah menerapkan kebijakan fiskal dan non-fiskal untuk mendukung pengembangan bioenergi. Hal itu dilakukan karena upaya penekanan emisi harus dilakukan secara holistik.
"Beberapa negara malah telah menerapkan praktik pengelolaan biomassa yang berkelanjutan. Contohnya penanaman pohon energi, pengelolaan limbah pertanian, dan penggunaan biomassa yang tidak bersaing dengan pangan," terang Akhmad.
Namun, dia memang mengakui pengembangan bioenergi memang memiliki keuntungan dan kekurangan tersendiri. Di satu sisi, bioenergi merupakan sumber energi bersih yang tidak menghasilkan emisi gas rumah kaca.
Selain itu, bioenergi merupakan sumber energi yang dapat diproduksi di dalam negeri sehingga dapat mengurangi ketergantungan pada energi fosil. Bahkan pengembangan bioenergi juga dapat menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan perekonomian nasional.
