AALI
9925
ABBA
412
ABDA
0
ABMM
1505
ACES
1275
ACST
240
ACST-R
0
ADES
3050
ADHI
1090
ADMF
7800
ADMG
195
ADRO
1920
AGAR
336
AGII
1440
AGRO
2220
AGRO-R
0
AGRS
191
AHAP
71
AIMS
450
AIMS-W
0
AISA
204
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
965
AKRA
4270
AKSI
400
ALDO
940
ALKA
238
ALMI
246
ALTO
276
Market Watch
Last updated : 2021/12/08 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
507.86
0.07%
+0.36
IHSG
6632.21
0.45%
+29.64
LQ45
951.04
0.09%
+0.87
HSI
23989.26
0.02%
+5.60
N225
28722.12
0.94%
+266.52
NYSE
16853.57
1.58%
+261.60
Kurs
HKD/IDR 1,846
USD/IDR 14,405
Emas
826,722 / gram

Pengumuman! Anak di Bawah 12 Tahun Dilarang Masuk Mal Selama PPKM Level 4

ECONOMICS
Muhammad Sukardi
Senin, 09 Agustus 2021 21:03 WIB
Dalam aturan baru, anak-anak di bawah 12 tahun secara resmi dilarang masuk. Mereka yang berusia di atas 70 tahun pun ikut kena larangan tersebut.
Pengumuman! Anak di Bawah 12 Tahun Dilarang Masuk Mal Selama PPKM Level 4 (FOTO:MNC Media)
Pengumuman! Anak di Bawah 12 Tahun Dilarang Masuk Mal Selama PPKM Level 4 (FOTO:MNC Media)

IDXChannel - Presiden Joko Widodo melalui Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Manives) Luhut Binsar Panjaitan mengumumkan bahwa PPKM akan diperpanjang dari 10 hingga 16 Agustus 2021. 

Salah satu poin yang ditegaskan Menko Luhut adalah aktivitas mengunjungi mal. Dalam aturan baru, anak-anak di bawah 12 tahun secara resmi dilarang masuk. Mereka yang berusia di atas 70 tahun pun ikut kena larangan tersebut. 

"Anak umur di bawah 12 tahun dan mereka yang berusia di atas 70 tahun akan dilarang masuk ke mal atau pusat perbelanjaan untuk saat ini," katanya dalam konferensi pers virtual, Senin (9/8/2021). 

Tidak hanya mereka yang berusia di bawah 12 dan di atas 70 tahun yang dilarang masuk, masyarakat yang belum divaksin pun tidak diperkenankan masuk ke dalam mal.   

"Kami terangkan sekali lagi, hanya yang sudah divaksinasi yang bisa masuk mal dan harus menggunakan aplikasi PeduliLindungi," papar Menko Luhut. 

Selanjutnya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menerangkan bahwa protokol kesehatan baru pun akan dibuat untuk memaksimalkan pilot project tersebut. Ia menambahkan, prokes ini bukan hanya milik pemerintah, tapi juga asosiasi mal. 

"Prokes ini bukan hanya dimiliki pemerintah tapi juga dimiliki asosiasi dan bisa dilakukan tindakan pengamanan insentif dan disinsentif. Pengawasan di lapangan juga akan lebih efektif karena dilakukan oleh asosiasi," ungkapnya.  

(SANDY)

link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD