Rohman Wibowo
IDXChannel - Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) menyoroti tantangan berat yang membayangi sektor jasa konstruksi nasional, yang dipicu oleh lonjakan biaya operasional serta dinamika dalam kebijakan pengadaan proyek pemerintah.
Ketua Umum Gapensi Andi Rukman Nurdin Karumpa menekankan soal kenaikan harga energi secara global. Ini telah menjadi pendorong utama membengkaknya biaya konstruksi secara signifikan dalam beberapa bulan terakhir.
“Dalam periode Februari hingga April 2026, kami melihat kenaikan biaya konstruksi dapat mencapai 3 persen hingga 8 persen, dan berpotensi meningkat lebih tinggi apabila kondisi ini berlanjut,” ujarnya dalam keterangan resmi, dikutip Sabtu (11/4/2026).
Lonjakan harga solar industri, yang saat ini bertengger di kisaran Rp21.000-Rp23.000 per liter dari sebelumnya hanya Rp18.000-Rp20.000, telah memicu kenaikan harga material konstruksi krusial seperti aspal, semen, hingga baja.
Dalam keterangan tang sama, Sekretaris Jenderal Gapensi La Ode Safiul Akbar juga menitikberatkan, jika tidak ada penyesuaian harga pada proyek-proyek yang ada, para kontraktor berisiko menanggung kerugian yang sangat besar.
Gapensi lantas mendesak pemerintah agar segera memberlakukan skema penyesuaian harga, terutama bagi proyek-proyek yang belum ditandatangani kontraknya, mengingat harga acuan yang dipakai saat ini masih merujuk pada kondisi tahun lalu.
“Kami meminta agar proyek yang belum berkontrak diberikan ruang untuk penyesuaian harga agar pelaku usaha tidak menanggung beban biaya yang tidak sesuai dengan kondisi riil saat ini,” tuturnya.
Seturut itu, Gapensi juga menuntut adanya keadilan dalam distribusi proyek konstruksi berskala nasional. Asosiasi ini menilai bahwa penggunaan skema swakelola dalam skala besar berisiko mempersempit peluang partisipasi bagi kontraktor swasta.
Selain itu, para pengusaha menuntut adanya pemerataan distribusi proyek antara BUMN dan pihak swasta nasional, keterlibatan lebih luas bagi pelaku usaha di daerah, serta penguatan ekosistem konstruksi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
“Kami berharap proyek-proyek besar juga dapat melibatkan swasta nasional, sehingga tidak terjadi ketimpangan dan pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan hingga ke daerah,” ucap La Ode. (Wahyu Dwi Anggoro)
