Ikhsan PSP
IDXChannel - Kalangan pengusaha di Indonesia dalam penentuan upah pekerjanya hanya akan berpegangan pada Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, sebagai bentuk kepastian hukum berinvestasi di Indonesia.
Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Pengembangan Otonomi Daerah, Sarman Simanjorang mengungkapkan bahwa pengusaha akan tetap berpedoman kepada regulasi yang ada untuk menetapkan upah minimum provinsi (UMP).
Menurutnya, bagi dunia usaha, investor butuh kepastian hukum, jadi regulasi yang ada sudah ada rumusannya, sudah ada formulanya yang diatur dalam PP 36 tahun 2021 tentang pengupahan.
"Menurut hemat kami formula ini sudah sangat moderat sekali, karena sudah memperhitungkan dari berbagai aspek," ujar Sarman dalam program Market Review di IDX Channel, Kamis (1/9/2022).
Dia menuturkan, dulu penentuan UMP hanya dilihat dari sisi pertumbuhan ekonomi dan inflasi dan pertumbuhan ekonomi nasional saja, namun untuk saat ini sudah ada varietas daya beli masyarakat, tingkat penyerapan tenaga kerja kemudian juga upah.
