Advenia Elisabeth/MPI
Oleh sebab itu, Redma berharap pemerintah bisa memberikan perhatiannya secara khusus kepada industri serat dan benang, sehingga bisa menghindari kondisi terpuruk yang berlanjut.
Salah satunya, Redma meminta pemerintah memberikan adanya kepastian hukum. Sebenarnya, kata Redma, kepastian hukum sudah tercermin dengan adanya PP 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan sebagai acuan dalam menetapkan upah minimum.
Namun menurutnya, jika aturan ini diubah khususnya dalam hal penetapan upah minimum, bisa membuat keadaan lebih parah.
"Jadi tentunya, kalau kepastian hukum yang sudah diberikan, hukumnya ada, tapi berganti lagi. Jadi kita balik lagi ke belakang, yang tidak pasti lagi. Ini juga akan membuat buruk citra kita di mata investor, kok ada hukumnya tapi berubah-ubah," ungkap Redma.
"Kepastian hukumnya dijalankan, saya kira keterpurukannya juga tidak akan terlalu berlanjut lama yang termasuk ketidakpastian market. Kalau misalkan pemerintah konsisten terhadap aturan-aturan yang sudah dijalankan, saya kira ke depan kita tidak akan terpuruk terlalu dalam," tandasnya.
(FAY)
