"Jika angka inflasi 3 persen pada 2022 tercapai tapi merupakan cost-push inflation, Indonesia justru akan menghadapi masalah baru. Pertumbuhan ekonomi pun dikhawatirkan tidak terjadi, atau tercapai dengan kondisi tidak sehat, bagi pengusaha muda pun akan sulit mengembangkan usaha. Kami di HIPMI terus menggelorakan semangat entrepreneurship, kita dorong terciptanya pelaku usaha baru," ucapnya.
Menurut mantan Bupati Tanah Bumbu Kalimantan Selatan itu, untuk mencegah hal itu BI harus mampu berkolaborasi dengan pemerintah, khususnya kementerian-kementerian terkait. Upaya menjaga inflasi dari sisi moneter dinilai tidak akan cukup jika cost-push inflation terjadi.
"HIPMI menyoroti masih tingginya ego sektoral kementerian-kementerian di Indonesia, sehingga perlu upaya ekstra untuk memastikan inflasi dan pertumbuhan ekonomi terjadi dengan sehat. Kami menilai bahwa BI dan pemerintah harus memiliki komitmen yang sama untuk menjaga perekonomian dengan baik," ungkapnya.
Kebijakan moneter jika tidak dikonversi menjadi aktivitas ekonomi, Ia menambahkan, justru akan memicu matinya roda perekonomian. Oleh karenanya, harus disertai dengan aktivitas ekonominya, seperti menciptakan pabrik baru, agar terjadi demand pull inflation.
"Kenaikan inflasi tersebut akan mendorong untuk melakukan pengetatan moneter. Hal inilah yang harus diwaspadai karena akan berimplikasi secara global, termasuk di negara-negara berkembang," tutur CEO PT Maming Enam Sembilan Group yang membawahi 56 entitas anak perusahaan itu.