SKK Migas juga merilis informasi tentang pengalihan ekspor LNG. Kebutuhan LNG domestik hingga Juni 2025 telah terpenuhi dengan total tambahan pasokan LNG domestik periode Januari-Juni 2025 sekitar 18 kargo. Kemudian Periode Juli–Desesember 2025 akan dilakukan upaya pengalihan/rescheduling kargo ekspor up to 30 kargo untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.
"Sampai Juni 2025 kita aman, setelah itu kita coba otak-atik mulai dari penjadwalan pengiriman LNG, hingga meminta PLN dan PGN untuk menghitung lagi kebutuhan gasnya," kata Ufo.
Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua XII DPR Sugeng Suparwoto mengatakan, infrastuktur dasar memang harus bisa disiapkan pemerintah. Tanpa infrastruktur dasar yang memadai maka akan ada peningkatan biaya yang ujungnya akan berdampak pada harga gas.
"Kita enggak mempunyai infrastruktur dengan pipa. Ada tambahan ongkos kalau bukan pipa (LNG)," kata Sugeng.
Menurut Sugeng, keterlibatan pemerintah menjadi kunci untuk bisa menguatkan sektor gas bumi Indonesia. Dia mencontohkan, pembangunan pipa gas Cirebon-Semarang (Cisem) yang akhirnya diambil alih oleh negara setelah gagal dibangun dulu oleh Rekind dan Bakrie Grup.
"Nanti dari ujung Aceh sampai Jawa Timur pipa tersambung Jawa dan Sumatera. Jadi seperti Arun akan menjadi receiving terminal storage baru alirkannya melalui pipa dan itu bisa murah," kata Sugeng.
(Dhera Arizona)