Suparjo Ramalan
Tercatat, sepanjang 2021 pemerintah juga telah memberikan PMN kepada BUMN Karya itu dengan nilai perolehan Rp25,2 triliun. Dana inipun sudah dialokasikan untuk penugasan pemerintah, salah satunya pembangunan JTTS.
Pada pekan lalu, Sri Mulyani bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyaksikan penandatanganan Letter of Commitment (LoC) atau kontrak kinerja atas penyaluran PMN tahun 2021.
Sri Mulyani mengungkapkan penandatanganan ini dilakukan demi mewujudkan akuntabilitas dari dana yang telah diberikan kepada BUMN yang mendapatkan penugasan pemerintah.
"Kami telah melakukan langkah-langkah bersama dengan Kementerian BUMN untuk meyakinkan bahwa seluruh anggaran APBN dalam bentuk PMN yang telah diberikan kepada BUMN-BUMN yang mendapatkan penugasan pemerintah harus disertai dengan kontrak kinerja yang sudah disampaikan oleh Presiden, sehingga akuntabilitas dari setiap dana yang dimasukan dalam PMN menjadi lebih jelas dan dihubungkan dengan prioritas nasional,” ungkap Sri Mulyani. (TYO)
