Menurut Jokowi, banyaknya aplikasi yang dibuat oleh kementerian dan lembaga dikarenakan setiap adanya pergantian menteri ataupun dirjen selalu muncul aplikasi baru.
"Mungkin dulu setiap ganti Menteri, ganti aplikasi, ganti dirjen, ganti aplikasi. Sama di daerah, ganti gubernur, ganti aplikasi, ganti kepala dinas, ganti aplikasi. Orientasinya selalu proyek. Itu yang kita hentikan dan tidak boleh diteruskan lagi," ungkapnya.
Jokowi menekankan, kehadiran birokrasi seharusnya untuk melayani dan tidak mempersulit ataupun memperlambat pelayanan untuk masyarakat.
"Saya ingin menggarisbawahi, ingin menekankan kembali bahwa kehadiran birokrasi itu harusnya melayani, bukan mempersulit dan bukan malah memperlambat," ucap Jokowi.
Sehingga, kata Jokowi, seharusnya yang menjadi tolak ukur adalah kepuasan masyarakat, manfaat yang diterima masyarakat, hingga kemudahan urusan masyarakat.
"Tapi bagaimana bisa lebih mudah kalau di kementerian, di lembaga, di pemerintahan daerah, provinsi, kabupaten kota ini ada kurang lebih 27 ribu aplikasi. 27 ribu platform yang berjalan sendiri-sendiri. Yang kerjanya juga sendiri-sendiri," terangnya.