Pertamina Tegaskan Tak Ada Pengoplosan BBM Pertamax: Sudah Sesuai Ketentuan

IDXChannel - PT Pertamina menegaskan tidak ada pengoplosan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertamax, seperti yang berkembang di masyarakat pasca kabar penetapan tersangka kepada Direktur PT Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan.

Riva Siahaan bersama sejumlah orang lainnya ditetapkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi penyalahgunaan prosedur pengadaan minyak mentah dan produk kilang.

Mereka diduga membeli minyak jenis Ron 90 (Pertalite), tetapi kemudian dicampur (blending) untuk disulap menjadi Ron 92 (Pertamax), yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang seharusnya.

Sekretaris Perusahaan PT Pertamina Patra Niaga, Heppy Wulansari, mengatakan kualitas Pertamax dipastikan sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan pemerintah, yakni memiliki kadar RON 92.

“Produk yang masuk ke terminal BBM Pertamina merupakan produk jadi yang sesuai dengan RON masing-masing, Pertalite memiliki RON 90 dan Pertamax memiliki RON 92. Spesifikasi yang disalurkan ke masyarakat dari awal penerimaan produk di terminal Pertamina telah sesuai dengan ketentuan pemerintah,” ujar Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Heppy Wulansari, dalam keterangan yang diterima, Rabu (26/2/2025).

Heppy melanjutkan, treatment yang dilakukan di terminal utama BBM adalah proses injeksi warna (dyes) sebagai pembeda produk agar mudah dikenali masyarakat. Selain itu juga ada injeksi additive yang berfungsi untuk meningkatkan performance produk Pertamax.

"Jadi bukan pengoplosan atau mengubah RON. Masyarakat tidak perlu khawatir dengan kualitas Pertamax," kata Heppy.

Pertamina Patra Niaga melakukan prosedur  dan pengawasan yang ketat dalam melaksanakan kegiatan Quality Control (QC). Distribusi BBM Pertamina juga diawasi oleh Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas).

"Kami menaati prosedur untuk memastikan kualitas dan dalam distribusinya juga diawasi oleh Badan Pengatur Hilir Migas,” tutur Heppy.

Heppy melanjutkan, Pertamina berkomitmen menjalankan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance/GCG) untuk penyediaan produk yang dibutuhkan konsumen.


(kunthi fahmar sandy)