Agung Bakti Sarasa
Kemudian, dalam menyikapi perlambatan ekonomi global, sejak Bulan Januari 2022, pihaknya terus berkoordinasi dengan BWI-ILO agar dapat bernegosiasi dengan buyer untuk memberikan relaksasi terkait kepatuhan aturan ketenagakerjaan serta mencari potensi-potensi pasar baru di luar pangsa pasar Eropa dan Amerika.
Sementara untuk persoalan adanya daerah dengan nilai UMK yang tinggi, pihaknya melakukan pemetaan dan koordinasi antarlembaga untuk cipta kondisi penetapan upah minimum tahun 2023 sesuai dengan ketentuan.
"Kami mendorong asosiasi dan perkumpulan pengusaha di sektor padat karya untuk membuat kesepakatan relaksasi kebijakan pengupahan kepada pemerintah pusat khususnya bagi daerah kantung-kantung industri padat karya," tuturnya.
Taufik juga mengatakan, pihaknya melakukan pembentukan Tim Komisi Depeprov Jabar untuk membuat kajian terkait perundingan upah secara bipartit sebagai langkah antisipatif tidak adanya kebijakan penyelamatan industri padat karya hingga meminta Presiden Republik Indonesia (RI), Joko Widodo (Jokowi) untuk mengeluarkan kebijakan relaksasi pengupahan, khususnya bagi daerah-daerah yang memiliki UMK tinggi.
Untuk menyikapi kondisi adanya alih daya teknologi dan metode kerja, pihaknya juga sudah mendorong pengoptimalisasian Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), penyediaan pelatihan (upskilling dan reskilling) bagi para pekerja yang terkena PHK maupun para pencari kerja melalui program Kartu Prakerja.
