IDXChannel - Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo meminta pemerintah menambah suntikan Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada PLN sebesar Rp10 triliun untuk program elektrifikasi PLN. Dia berharap, ada lebih banyak masyarakat di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) yang bisa menikmati listrik di tahun depan.
"Kami akan mengejar target rasio desa berlistrik meningkat mencapai 93,83 persen pada 2023 mendatang. Untuk itu, kami sangat membutuhkan dukungan Komisi VI DPR RI untuk bisa bersama sama mewujudkan listrik berkeadilan," ungkap Darmawan.
Adapun pada tahun 2023, PLN mengajukan PMN sebesar Rp10 triliun. Sementara, rincian alokasinya yakni untuk pembangkit energi baru terbarukan (EBT) dengan sumber daya setempat berupa air, surya, hingga panas bumi di daerah terpencil sebesar Rp1,74 triliun.
Lalu, fungsi transmisi dan gardu induk untuk menghubungkan kelistrikan di daerah terpencil sebesar Rp3,78 triliun. Fungsi distribusi dan listrik desa untuk menyambung pelanggan dalam rangka listrik berkeadilan sebesar Rp4,48 triliun.
Pada PMN tahun depan, PLN akan memaksimalkan dana tersebut untuk mengejar target rasio desa berlistrik, terutama di wilayah Indonesia Timur yang saat ini rasio elektrifikasinya masih di bawah 90 persen. Selain itu, PLN juga akan memfokuskan pembangunan akses listrik di wilayah perbatasan seperti di Kalimantan Barat, Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur.
Sebagai upaya membangun infrastruktur kelistrikan di wilayah 3T, PLN membutuhkan Rp408 miliar untuk memaksimalkan rasio elektrifikasi di wilayah Jawa Madura Bali. Lalu, untuk wilayah Sumatera dan Kalimantan butuh Rp 5 triliun dan wilayah Sulawesi, Maluku, Papua dan Nusa Tenggara sebesar Rp2,5 triliun.
"Untuk rata-rata investasi per pelanggan di daerah non 3T adalah Rp1,2 juta per pelanggan. Regional Jamali meningkat Rp45 juta per pelanggan, regional Sumatera dan Kalimantan Rp39 juta per pelanggan, regional Sulawesi, Maluku, Papua dan Nusa Tenggara sekitar Rp25 juta per pelanggan," pungkas Darmawan.
(SLF)
