Sementara, Asisten Bidang Ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Sunar Wiwarni, berharap SPKLU pertama di Banua Enam ini dapat mendorong percepatan ekosistem kendaraan listrik.
"Ini merupakan momen bersejarah bagi kota Barabai, di mana ini menjadi SPKLU pertama di Banua Enam. Semoga dengan adanya SPKLU ini ekosistem kendaraan listrik akan menjadi lebih banyak khususnya di Barabai yang artinya kita juga ambil andil dalam pengurangan emisi gas rumah kaca," ujar Sunar.
Septedy menegaskan, penggunaan mobil atau kendaraan listrik adalah sebuah keniscayaan bagi setiap aparatur negara, merujuk pada inpres nomor 7 tahun 2022 tentang penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
"Penggunaan kendaraan listrik sudah diatur melalui Inpres, artinya mau sekarang ataupun nanti kita tetap wajib harus memilikinya, dan PLN sudah menyediakan tempat pengisiannya," tutur Septedy.
Dalam kesempatan yang sama, General Manager PLN Unit Induk Kalimantan Selatan dan Tengah (UID Kalselteng), Muhammad Joharifin, mengatakan bahwa penambahan SPKLU ini merupakan bentuk dukungan PLN untuk memperkuat infrastruktur kendaraan listrik menuju IKN. Hal ini selaras dengan tujuan Zero Emission di kawasan inti IKN.