sosmed sosmed sosmed sosmed
get app
Advertisement

Potensi ‘Penumpang Gelap’ saat Heboh-Heboh Isu Resesi

Economics editor Maulina Ulfa - Riset
13/10/2022 15:38 WIB
Hal yang perlu menjadi perhatian adalah jika ada free rider terhadap kondisi ini. Salah satunya adalah isu pemutusan hubungan kerja (PHK).
Potensi ‘Penumpang Gelap’ saat Heboh-Heboh Isu Resesi. (Foto: MNC Media)
Potensi ‘Penumpang Gelap’ saat Heboh-Heboh Isu Resesi. (Foto: MNC Media)

Waspada Free Rider

Momentum global selalu berhasil menjadi alasan bagi para pembuat kebijakan di semua sektor untuk menentukan keputusan. Tak terkecuali riuh resesi global.

Padahal, untuk memutuskan kondisi suatu perekonomian resesi atau tidak, diperlukan kajian ekonomi dan pengukuran-pengukuran yang matang. Tidak bisa asal sebut.

Mengutip Reserve Bank of Australia, resesi tidak memiliki definisi tunggal. Resesi secara umum disepakati terjadi ketika ada periode penurunan output dan peningkatan yang signifikan dalam tingkat pengangguran.

Hal yang perlu menjadi perhatian adalah jika ada free rider (penumpang gelap) terhadap kondisi ini. Salah satunya adalah terkait isu pemutusan hubungan kerja (PHK).

Sebelumnya, sejumlah startup dan perusahaan teknologi, termasuk Shoppe Indonesia, mengumumkan PHK sejumlah karyawannya.

Said Iqbal, Presiden Partai Buruh mengecam keras kebijakan PHK besar-besaran di tengah isu resesi global.

Ia menanggapi pernyataan para menteri terkait yang menyebarkan kabar resesi dan gelapnya dunia di tahun 2023 dan terkesan menakut-nakuti atau fearmongering.

Iqbal tak menampik potensi adanya resesi global tahun depan. Di beberapa negara Eropa, para buruh juga melakukan demonstrasi memprotes kenaikan harga. Para buruh ini juga menyuarakan penolakan PHK besar-besaran.

“Partai Buruh mengecam keras cara pemerintah menebar rasa takut kepada kaum buruh. Hentikan kalimat 'kebohongan' dan 'provokatif' yang menyatakan ancaman resesi akan menimbulkan dampak serius," ujar Said Iqbal.

Ia bilang tugas para menteri seharusnya menumbuhkan optimisme dan melakukan langkah-langkah pencegahan agar tidak terjadi resesi.

Ketakutan Iqbal bukan tanpa alasan. Berkaca pada yang terjadi di awal kehadiran pandemi Covid-19, banyak buruh terkena dampak akibat kebijakan PHK.

Efisiensi selalu menjadi alasan utama perusahaan dalam pengurangan karyawan. Kondisi ini berkontribusi pada peningkatan pengangguran Tanah Air.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), meskipun selama periode kuartal I 2017-kuartal I 2022 angka kemiskinan menunjukkan tren turun, namun sempat meningkat tajam di tahun 2020.

Pada kuartal 3 2020, tingkat pengangguran terbuka RI bahkan mencapai 7,07%, meningkat dibanding kuartal 1 tahun yang sama sebesar 4,94%. (Lihat grafik di bawah ini.)

Menurut Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), ada 29,12 juta orang penduduk usia kerja yang terdampak pandemi Covid-19.

Adapun rinciannya, pengangguran karena Covid-19 sebesar 2,56 juta orang, bukan angkatan kerja karena Covid-19 sebesar 0,76 juta orang. Sementara orang yang tidak bekerja karena Covid-19 sebesar 1,77 juta orang. Banyak pekerja juga mengalami pengurangan jam kerja sebanyak 24,03 juta orang.

Belum pulih dari efek kejut pandemi Covid-19, sebaiknya para pembuat kebijakan tidak terlalu bersemangat untuk menebarkan kabar resesi agar pemulihan ekonomi Tanah Air masih bisa dilanjutkan. (ADF)

Halaman : 1 2 Lihat Semua
Advertisement
Advertisement