Binti Mufarida
IDXChannel - Presiden Prabowo Subianto menyetujui peningkatan bantuan renovasi 400 ribu rumah tak layak huni menjadi layak huni pada 2026 mendatang.
Diketahui, pemerintah telah mempunyai program renovasi rumah melalui Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebanyak 45 ribu rumah tahun ini.
Hal itu diungkapkan Menteri Perumahan Maruarar Sirait usai melakukan rapat terbatas (ratas) dengan Presiden Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (28/10/2025).
"Tahun depan, Presiden meningkatkan besar sekali, jadi dari 45 ribu tahun ini, tahun depan menjadi 400 ribu. Dan itu sudah mendapatkan dukungan dari DPR. Jadi ini program yang sangat pro rakyat sekali," kata Ara sapaan akrabnya.
Pada kesempatan itu, Ara mengatakan bahwa pembangunan rumah subsidi memberikan dampak ekonomi yang luas. Setiap unit rumah subsidi rata-rata melibatkan lima tenaga kerja langsung.
"Jadi sudah kami sampaikan juga, rumah subsidi itu dikerjakan rata-rata 5 orang, jadi kalau 350 ribu itu, artinya 5 x 350 ribu, ada sekitar 1.650.000 orang yang bekerja. Nah itu efeknya besar," ujarnya.
Ara menambahkan, pembangunan perumahan juga menggerakkan sektor ekonomi lainnya, mulai dari ibu-ibu yang membuka warung di sekitar proyek, pedagang pasar, hingga toko material bangunan yang menyediakan kebutuhan seperti semen, pasir, kaca, keramik, dan cat.
"Tentu itu tidak ada rumah subsidi yang tidak ada, ibu-ibu yang jualan warungnya. Ibu-ibu pasti buat buruhnya, tenaga kerjanya, tukangnya, beli beras, beli telur, beli tahu tempe, dari pasar itu menggerakkan ekonomi, apakah dari peternak maupun petani," kata Ara.
"Kemudian rumah subsidi juga proyeknya, pasti itu ada truk yang membawa barang dari toko material. Karena tidak mungkin tiba-tiba datang, toko material juga berisi barang industri, ada semen, ada pasir, ada kaca, ada keramik, ada cat, ada segala macam. Itu menggerakkan ekonomi," tuturnya.
Ara menjelaskan, kebijakan pemerintah di sektor perumahan berjalan dalam dua arah utama. Pertama, intervensi negara untuk rakyat yang belum punya rumah melalui program rumah subsidi. Kedua, bantuan bagi masyarakat yang sudah memiliki rumah tapi tidak layak huni melalui program BSPS.
"Jadi dua hal tadi ya, untuk rakyat yang tidak punya rumah, intervensi negara melalui rumah subsidi. Kemudian untuk yang punya rumah tapi tidak layak huni, melalui program BSPS yang ditingkatkan tahun ini 45 ribu, tahun depan 400 ribu," ujar dia.
(kunthi fahmar sandy)
