Iqbal Dwi Purnama
IDXChannel - Presiden Prabowo Subianto berencana mengubah skema penyaluran bantuan renovasi rumah atau BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya), dari sebelumnya berbentuk uang tunai menjadi pemberian bahan baku material.
Presiden meminta Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dan Menteri Sosial selaku pemilik data target bantuan, untuk mengkaji skema baru penyaluran BSPS itu. Tujuannya agar anggaran yang disediakan bisa menjangkau lebih banyak masyarakat yang membutuhkan renovasi rumah.
"Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Rp20 juta per rumah, 400 ribu penerima manfaat, nanti saya minta Perumahan, Menteri sosial, dikaji kembali," ujarnya dalam acara Taklimat Presiden pada Sidang Kabinet Paripurna, Senin (20/7/2027).
Pada kesempatan itu, Prabowo mengatakan bahwa perluasan target penerima manfaat program BSPS bertujuan agar meningkatkan kualitas hidup masyarakat, yang pada akhirnya menekan indeks kemiskinan di Indonesia.
"Apakah ditambah penerima manfaat BSPS, sehingga indeksnya bisa dikurangi. Mungkin kita tidak kasih uang, tapi kasih bahan, kasih semen, kasih genteng, kasih kayu, atau baja ringan dan sebagainya, supaya lebih banyak yang bisa menerima," katanya.
Sebelumnya, Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan, di tahun 2027 target penyaluran BSPS tembus 2 juta unit. Program ini tercatat sebagai bagian dari janji kampanye Presiden untuk mewujudkan program 3 juta rumah.
Oleh sebab itu, Kementerian PKP sempat mengajukan tambahan anggaran menjadi total Rp106 triliun untuk 2027. Porsi terbesar pengalokasian anggaran tersebut untuk program BSPS, yaitu sebanyak Rp57,29 triliun.
Maruarar menegaskan, Program 3 Juta Rumah tetap menjadi instrumen utama pemerintah dalam mengurangi backlog perumahan sekaligus meningkatkan kualitas hunian masyarakat. Menurutnya, program BSPS akan tetap menjadi andalan karena manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat kurang mampu.
"Kami melihat sendiri di lapangan bagaimana program BSPS memberikan manfaat besar dan membahagiakan masyarakat yang membutuhkan. Karena itu program ini tetap menjadi fokus utama Kementerian PKP," ujarnya dalam Raker bersama Komisi V DPR RI (17/7/2026).
(DESI ANGRIANI)
