Suparjo Ramalan
"Belum tahu dan sederhana, kalau memang itu penugasan kita pasti ada kesepakatan bersama, tapi belum ada," kata Arya saat ditemui di tempat kerjanya, Jakarta Pusat, Senin (27/11/2023).
Tak hanya itu, Kementerian BUMN juga masih melakukan kajian mendalam, terutama pada aspek keekonomian LRT Bali. Arya mencatat kajian diperlukan agar bisa mendapat gambaran dan menentukan siapa BUMN karya yang ikut menggarap proyek tersebut.
Kajian juga memungkinkan BUMN selaku kontraktor proyek bisa mendapat penyertaan modal negara (PMN), bila LRT Bali dianggap tidak menguntungkan atau tidak ekonomis. Dana segar dibutuhkan untuk menjaga arus kas perusahaan.
“Kan nanti kalau penugasan, kalau secara ekonomi tidak layak, maka kita pasti minta ada kebijakan-kebijakan PMN dan sebagainya, supaya BUMN-nya jangan rugi, bener gak?” kata dia.
Sebaliknya, bila mega proyek ini justru menguntungkan, maka tidak lagi diperlukan suntikan dana dari pemerintah.
