Proyek Prioritas Bappenas di Bidang Pendidikan agar Lulusan SMK Tak Nganggur

IDXChannel - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Suharso Monoarfa mengungkapkan sejumlah proyek prioritas di bidang pendidikan.

Proyek prioritas pertama yaitu pendidikan dan pelatihan vokasi untuk industri 4.0. Program ini bertujuan untuk meningkatkan persentase lulusan pendidikan vokasi yang mendapatkan pekerjaan dalam kurun satu tahun setelah kelulusan.

Baca Juga:

Anak Usaha INKA Buka Lowongan Kerja bagi Lulusan SMK, Cek Cara Daftarnya

Sebab, kata dia, target tersebut mengalami fluktuasi. Di tahun 2020 persentase lulusan vokasi yang mendapatkan pekerjaan sebanyak 26,27%, pada tahun 2021 persentasenya berkurang menjadi 20,64%.

"Di tahun 2022 persentasenya kembali meningkat menjadi 26,83%," kata Suharso dalam rapat koordinasi dengan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Makarim dilansir dari Instagram @suharsomonoarfa, Rabu (8/3/2023).

Baca Juga:

Pengusaha Heran Lulusan SMK Banyak Menganggur: Seharusnya Sudah Siap Kerja

Suharso menambahkan, di tahun 2024, pemerintah meningkatkan target keterserapan tenaga kerja lulusan vokasi menjadi 37,31%.

Baca Juga:

Tak Hanya Lulusan SMK, Menaker Sebut Pengangguran dari Diploma dan Sarjana Tinggi

"Tujuan lain dari program ini adalah untuk meningkatkan proporsi pekerja yang bekerja di bidang keahlian menengah dan tinggi," ujarnya.

Menurutnya, target tersebut terus meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2020 sejumlah 40,02%, pada tahun 2021 meningkat menjadi 40,39%, di tahun 2022 sebesar 40,49% dan target pemerintah di tahun 2024 adalah 43,10%.

Proyek prioritas kedua, lanjut Suharso, adalah pembangunan science technopark dengan optimalisasi triple helix di empat universitas. 

"Program ini bertujuan untuk membangun sarana incubator bagi tenant. Pada tahun 2024, program ini ditargetkan selesai 100%," tuturnya.

Selain itu, Suharso juga menyampaikan, isu-isu strategis pendidikan. Pertama, strategi intervensi revitalisai SMK dan perguruan tinggi vokasi yang mendukung major project pendidikan dan pelatihan vokasi yang mendukung industri 4.0.

Kedua, pemenuhan anggaran BOS dan pemanfaatannya. Ketiga, peningkatan cakupan penerima dan peningkatan unit cost PIP. Ketiga, isu terkait kekurangan guru.

Kempat, kebutuhan anggaran dan efektifitas pemanfaatan DAK fisik sebagai pendukung peningkatan akses dan kualitas pendidikan. 

Kelima, peta jalan pengembangan digitalisasi pendidikan komprehensif. 

Keenam, tata kelola dalam pemanfaatan alokasi beasiswa KIP kuliah; serta tata kelola pemanfaatan pendanaan yang bersumber dari LPDP dan alokasi yang bersumber dari DIPA Kemendikbudristek.

(YNA)