Pemerintah dipandang perlu memosisikan diri sebagai "wasit" yang adil, yakni menindak tegas pelanggaran kepabeanan dan menjaga keberlangsungan pelaku usaha yang patuh aturan.
“Maka targetnya harus sederhana: satu data ekspor, satu sistem pemantauan, dan pembagian kewenangan yang jelas. Pemerintah sudah memiliki instrumen melalui DSI. Sekarang yang dibutuhkan adalah memastikan instrumen tersebut memiliki mandat dan posisi kelembagaan yang tepat,” urai Gunawan. (Febrina Ratna Iskana)