Tangguh Yudha
Selain itu, Purbaya juga menyoroti belum optimalnya pengelolaan data aset yang berasal dari penyelesaian Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Dia mengaku kesulitan memperoleh data yang dibutuhkan saat meminta informasi mengenai aset-aset BLBI yang dikelola negara.
"Ada lagi kasus BLBI yang masih belum selesai. Ketika saya tanya, coba kasih lihat BLBI yang mana aja aset-aset yang ada di kita. Siap Pak, 5 menit nggak keluar gambarnya, nggak keluar angkanya, artinya belum ada, gimana kita bisa ngelola aset seperti itu," tuturnya.
Lebih lanjut, Purbaya mengungkapkan DJKN selama ini juga kerap menjadi sasaran keluhan dari kementerian lain maupun pihak eksternal. Menurutnya, banyak pihak menganggap proses penyelesaian urusan di DJKN masih berbelit.
"Tapi ini DJKN, terus terang saya banyak mendapat protes dari Kementerian-Kementerian lain dan pihak luar selama ini. Katanya kalau masuk ke DJKN pasti kusut, nggak selesai. Di satu sisi saya merasa susah, tertekan, di sisi lain bagus juga. Kalau ada Kementerian cari ribut sama Kementerian Keuangan, saya kirim aja DJKN, pasti kusut," ujarnya.
Meski demikian, dia menegaskan kritik tersebut harus menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki kinerja DJKN ke depan. Purbaya berharap transformasi, khususnya melalui percepatan digitalisasi dan pembenahan tata kelola aset negara, dapat meningkatkan kualitas pelayanan serta efektivitas pengelolaan kekayaan negara.
"Kita harus perbaiki terus ke depannya," ujar dia.
(NIA DEVIYANA)
