"Pemerintah tidak menutup mata terhadap berbagai kekurangan yang ada. Yang terpenting adalah setiap kelemahan segera diperbaiki dan pengawasannya diperkuat," ujarnya.
Purbaya menambahkan, dalam setiap meja perundingan kabinet, Kemenkeu selalu menyodorkan analisis risiko fiskal serta proyeksi dampak anggaran secara komprehensif sebagai bahan pertimbangan bagi Presiden sebelum mengetok palu keputusan.
Pada sektor internal, Purbaya memastikan roda reformasi birokrasi di lingkungan Kemenkeu akan terus dipacu, khususnya dalam hal pemberantasan praktik penyelewengan di Direktorat Jenderal Pajak serta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
Tindakan tegas tanpa kompromi akan langsung dijatuhkan kepada aparatur negara yang terbukti melanggar hukum. Langkah pembenahan menyeluruh ini dieksekusi melalui rotasi pegawai secara berkala hingga penindakan hukum secara transparan.
"Penyelewengan pasti ada risikonya di setiap organisasi. Yang terpenting adalah mengendaliannya, menindak pelakunya, dan terus memperbaiki sistem agar semakin bersih," ujar Purbaya.
(Dhera Arizona)