Anggie Ariesta
Di samping membedah struktur efisiensi kas, pertemuan strategis tersebut menelurkan kesepakatan pengawasan berlapis yang melibatkan aparatus Kemenkeu.
Purbaya menegaskan, pihaknya bakal memberikan penugasan khusus kepada jajaran pegawai Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) di tingkat wilayah untuk memonitoring operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) secara langsung.
Langkah ini dirancang sebagai instrumen asistensi bagi BGN guna memperketat kontrol keuangan di daerah. Kedua belah lembaga bahkan sepakat untuk mengambil tindakan disipliner ekstrem jika ditemukan adanya penyelewengan tata kelola logistik maupun anggaran di lapangan.
"Nanti orang-orang saya di daerah akan monitor SPPG-SPPG itu secara berkala. Jadi saya punya alat dan saya bisa kontrol ke anggarannya, mereka juga setuju. 'Kalau enggak benar boleh tutup saja Pak', kita diskusikan seperti itu. Jadi kerja sama dengan BGN sudah semakin baik," kata Purbaya.
Untuk mengimbangi masifnya perluasan program, pemerintah memastikan aspek kapabilitas Sumber Daya Manusia (SDM) pada organ BGN akan terus diperbaharui. Struktur manajemen lembaga baru ini ke depan bakal diperkuat oleh kolaborasi para ahli di bidang nutrisi serta pakar manajemen keuangan.
