Anggie Ariesta
Sementara itu, kemungkinan penerapan skema Public Service Obligation (PSO) dinilai sebagai bagian dari kontribusi pemerintah terhadap infrastruktur. Namun, ini masih menunggu hasil pembicaraan lebih lanjut dengan China.
“Skema PSO kan biar Danantara lah. Kita sih pokoknya kalau nggak salah itu yang bagian infrastrukturnya pemerintah. Karena di dunia seperti itu. Tapi kita mesti lihat juga dengan China seperti apa hasil negosiasinya nanti. Jadi belum putus," tutur dia.
Sebagai informasi, total utang proyek kereta cepat saat ini telah mencapai USD7,27 miliar atau setara Rp116 triliun. Angka ini sudah termasuk pembengkakan biaya (cost overrun) sebesar USD1,2 miliar atau sekitar Rp19,96 triliun.
(DESI ANGRIANI)
