Dinar Fitra Maghiszha
Selanjutnya yang keempat, mendesak pencopotan Wakil Menteri dan pejabat di Kementerian Keuangan yang merangkap jabatan di BUMN.
Langkah ini disebut penting untuk menegakkan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan mencegah konflik kepentingan.
"Rangkap jabatan Wamen bertentangan dengan keputusan MK dan menghindari konflik kepentingan," ujar Bhima.
Kelima, evaluasi menyeluruh atas belanja perpajakan juga dianggap mendesak. Perlunya audit atas perusahaan penerima tax holiday dan tax allowances, serta menegaskan insentif fiskal tidak boleh memperburuk ketimpangan antara korporasi besar dan UMKM.
Direktur Ekonomi CELIOS Nailul Huda menambahkan, pihaknya mendorong pemerintah untuk transparan dalam memberi insentif fiskal secara berkala kepada publik.
Nailul menegaskan, tidak boleh ada insentif fiskal yang memperburuk ketimpangan antara perusahaan skala besar dan pelaku usaha UMKM.
“Perusahaan yang telah mendapatkan tax holiday dan tax allowances wajib diaudit baik laporan keuangan maupun dampaknya terhadap penyerapan tenaga kerja,” ujarnya.
(Dhera Arizona)
