Dinar Fitra Maghiszha
IDXChannel - Target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4 persen dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 dinilai cukup ambisius.
Defisit anggaran dipatok Rp639 triliun atau 2,48 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) atau lebih rendah dibanding proyeksi 2025 yang mencapai Rp662 triliun atau 2,78 persen PDB.
"Pemerintah telah menetapkan asumsi pertumbuhan PDB sebesar 5,4 persen yang cukup optimistis dan ambisius dalam penyusunan RAPBN 2026," kata Ekonom Mirae Asset Sekuritas Indonesia, Rully Arya Wisnubroto dalam risetnya, Selasa (19/8/2025).
Dia mengingatkan, risiko terbesar muncul jika asumsi pertumbuhan tersebut tidak tercapai.
“Jika target pertumbuhan 5,4 persen tidak tercapai, maka penerimaan negara berpotensi meleset dari target. Kondisi ini bisa membuat defisit semakin melebar dan ruang fiskal pemerintah menjadi terbatas,” ujarnya.
Rully menambahkan, keterbatasan ruang fiskal dapat memaksa pemerintah melakukan penyesuaian pada sisi belanja negara.
“Dalam situasi defisit yang melebar, pemerintah bisa saja terpaksa memotong belanja untuk menjaga kesehatan fiskal,” tutur dia.
Dalam dokumen RAPBN 2026, pemerintah mencatat belanja negara mencapai Rp3.787 triliun, sementara penerimaan negara diproyeksikan sebesar Rp3.148 triliun.
Sebelumnya, pemerintah meyakini defisit dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 dapat mencapai 2,48 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Estimasi ini lebih rendah dibanding proyeksi 2025 sebesar 2,78 persen.
“Kita akan terus menjaga agar defisit itu dikelola dengan hati-hati,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam Konferensi Pers RAPBN 2026 dan Nota Keuangan 2026 di Jakarta, Jumat (15/8/2025).
Dalam pemaparan, pembiayaan anggaran akan diprioritaskan dari sumber dalam negeri, diiringi pengembangan pembiayaan inovatif dan pengelolaan portofolio utang secara aktif.
Pemerintah juga bakal fokus mengoptimalisasi dan sinergi dengan Badan Layanan Umum (BLU), Special Mission Vehicle, Indonesian Investment Authority (INA), dan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara.
“Ada pembiayaan inovatif yang akan kita dorong, baik melalui special mission Special Mission Vehicle, maupun kerja sama dengan BUMN termasuk dengan Danantara,” kata dia.
(DESI ANGRIANI)
