sosmed sosmed sosmed sosmed
get app
Advertisement

Redam Kekhawatiran Terkait Outlook Moody’s, Pemerintah Siapkan Sederet Kebijakan Ini

Economics editor Rohman Wibowo
08/02/2026 17:48 WIB
Lembaga pemeringkat Moody’s Investors Service menurunkan outlook peringkat kredit Indonesia dari stabil menjadi negatif.
Redam Kekhawatiran Terkait Outlook Moody’s, Pemerintah Siapkan Sederet Kebijakan Ini. Foto: iNews Media Group.
Redam Kekhawatiran Terkait Outlook Moody’s, Pemerintah Siapkan Sederet Kebijakan Ini. Foto: iNews Media Group.

Komitmen terhadap kerangka fiskal yang berlaku juga terus ditegaskan, di mana tercermin dari realisasi defisit APBN 2025 sebesar 2,92 persen atau tetap berada di bawah batas 3 persen, serta persetujuan APBN 2026 dengan target defisit 2,68 persen.

Salah satu kebijakan prioritas Pemerintah yang dibiayai dengan mengoptimalisasi APBN yakni Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diposisikan sebagai investasi strategis pada penguatan human capital, dengan 22.091 dapur komunitas telah beroperasi, lebih dari 55 juta penerima manfaat, serta penciptaan lebih dari 1 juta lapangan kerja. 

Terkait dengan program prioritas pemerintah, kebijakan efisiensi anggaran melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 dilakukan pada pengendalian pengeluaran administratif, tanpa mengurangi program pembangunan inti.

Selain itu di bidang pasar modal, reformasi struktural terus dipercepat melalui koordinasi antara Pemerintah, OJK, dan Bursa Efek Indonesia (BEI), dengan langkah-langkah yang mencakup peningkatan minimum free float menjadi 15 persen, penguatan transparansi ultimate beneficial ownership, percepatan demutualisasi bursa efek, serta peningkatan kualitas keterbukaan informasi. 

Draf regulasi terkait dijadwalkan untuk dipublikasikan pada Maret 2026, sejalan dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat penguatan integritas dan tata kelola pasar modal nasional.

Ke depan, Pemerintah berkomitmen terus memperkuat kredibilitas kebijakan melalui konsistensi kebijakan fiskal dengan mempertahankan defisit di bawah 3 perseb terhadap PDB, transparansi tata kelola Danantara dengan konsultasi reguler dengan DPR dan publikasi kinerja, reformasi pasar modal dengan implementasi kebijakan free float 15 persen dan penguatan integritas pasar, serta koordinasi kebijakan yang efektif melalui sinergi antar Kementerian/Lembaga.

“Seperti apa yg disampaikan Menko Airlangga, komunikasi menjadi penting, pihak Danantara dan perbankan Indonesia agar bisa memberikan penjelasan kepastian arah fiskal dan moneter Indonesia ke lembaga-lembaga pemeringkat yang ada,” kata Haryo. 

(NIA DEVIYANA)

Halaman : 1 2 Lihat Semua
Advertisement
Advertisement