sosmed sosmed sosmed sosmed
get app
Advertisement

RI Bisa Jadi Raja Kobalt Dunia asalkan Tambangnya Lebih Ramah Lingkungan

Economics editor Maulina Ulfa - Riset
08/08/2023 14:30 WIB
Indonesia telah meningkatkan produksi kobalt lebih dari lima kali lipat dalam dua tahun, berdasarkan laporan S&P Global Commodity Insights, pada 3 Agustus 2023.
RI Bisa Jadi Raja Kobalt Dunia asalkan Tambangnya Lebih Ramah Lingkungan. (Foto: mining-technology.com)
RI Bisa Jadi Raja Kobalt Dunia asalkan Tambangnya Lebih Ramah Lingkungan. (Foto: mining-technology.com)

Adapun sejumlah perusahaan asal China di antaranya PT Halmahera Persada Lygend yang berbasis di China, PT Huayue Nickel Cobalt, PT QMB New Energy Materials dan PT Huayu memiliki fasilitas HPAL di Indonesia yang dijadwalkan mulai beroperasi tahun ini, menurut Cobalt Market Report 2022 dari Cobalt Institute.

Larangan ekspor mineral tambang lebih lanjut telah menarik investor lainnya. Di antaranya pembuat mobil asal Amerika Serikat (AS), Ford Motor Co. dan Volkswagen AG telah bermitra dengan entitas China untuk proyek HPAL baru, serta pembuat baterai LG Energy Solution Ltd. asal Korea Selatan dan produsen bahan baterai Ecopro Co. Ltd.

Namun, fasilitas HPAL ini menimbulkan risiko lingkungan, karena menggunakan bakar batu bara yang memiliki emisi lebih dari tiga kali lipat dibandingkan dengan metode pemurnian tradisional. Selain itu, fasilitas HPAL menghasilkan volume limbah yang tinggi.

"Penambangan HPAL dianggap mencemari dan berbahaya bagi lingkungan, yang pada gilirannya dapat membuat investor yang konsen terhadap lingkungan mundur," kata Andries Gerbens, trader kobalt di Darton Commodities yang berbasis di Inggris.

Keselamatan pekerja juga menjadi perhatian di sektor pertambangan RI. Hal ini terlihat dari serangkaian kecelakaan fatal yang dilaporkan dalam beberapa tahun terakhir.

Pada Juli 2022, banyak organisasi non-pemerintah menulis surat terbuka yang meminta CEO Tesla Inc. Elon Musk untuk menghindari investasi di industri nikel Indonesia.

Mengingat, alasan dugaan kerusakan lingkungan dan pelanggaran hak asasi manusia di sektor tersebut.

Pemerintah sebelumnya sempat menawarkan berbagai insentif termasuk keringanan pajak dan konsesi pertambangan nikel untuk perusahaan berbasis AS tersebut.

Namun demikian, presiden Jokowi berjanji untuk meningkatkan standar lingkungan di industri pertambangan RI.

"Semua kekhawatiran ini sedang ditangani tetapi beberapa akan membutuhkan waktu lebih lama untuk dimitigasi. Tapi perlu dicatat bahwa ada spektrum kepatuhan lingkungan, sosial dan tata kelola (ESG)," kata Harry Fisher, analis di Benchmark Mineral Intelligence yang berbasis di Inggris. (ADF)

Halaman : 1 2 Lihat Semua
Advertisement
Advertisement