Rahmat Fiansyah
IDXChannel - Kementerian Pariwisata (Kemenpar) membidik wisatawan mancanegara (wisman) dari Asia Timur dan Asia Tenggara (ASEAN) di tengah ketegangan konflik di Timur Tengah. Langkah ini sekaligus untuk mengamankan target wisman 16-17,6 juta kunjungan pada 2026.
Menteri Pariwisata (Menpar), Widiyanti Putri Wardhana menegaskan, pemerintah berkomitmen penuh menjaga stabilitas kinerja sektor pariwisata tetap solid di tengah dinamisnya tantangan global.
“Dinamika geopolitik global tentu memberikan tekanan terhadap sektor pariwisata. Namun kami terus melakukan langkah-langkah mitigasi agar target kinerja pariwisata nasional tetap terjaga,” ujarnya saat Rapat Kerja bersama Komisi VII DPR RI di Jakarta, Rabu (1/4/2026).
Menpar secara khusus menyoroti konflik Timur Tengah yang berpotensi berdampak serius terhadap sektor pariwisata nasional. Dia menyebut penutupan wilayah udara Iran akibat perang selama sebulan terakhir memicu pembatalan 770 penerbangan dari enam hub internasional utama menuju Jakarta, Bali, dan Medan.
Akibat gangguan konektivitas ini, Indonesia terancam kehilangan 60 ribu kunjungan wisman dengan potensi kerugian devisa yang tidak terealisasi sekitar Rp2,04 triliun.
Menghadapi situasi tersebut, Menpar menetapkan strategi pivot ke pasar Asia Tenggara dan Asia Timur, serta penguatan kampanye digital internasional. Selain itu, pemerintah jugamengoptimalkan rute langsung ke Eropa-Amerika dan mendorong penyelenggaraan event lintas batas. Promosi wisata nusantara juga terus dipacu demi menjaga okupansi destinasi domestik di tengah gejolak global.
Secara umum, program prioritas tahun 2026 berfokus pada penguatan pariwisata berkualitas, berkelanjutan, dan aman. Dia menitikberatkan pada peningkatan keselamatan wisata melalui sertifikasi pemandu dan pemetaan kawasan rawan bencana, serta pengembangan 6.200 desa wisata guna memperkuat ekonomi lokal.
Langkah ini juga dibarengi dengan keberlanjutan program strategis seperti Wonderful Indonesia Gastronomy, Wellness, Event by Indonesia, hingga percepatan digitalisasi melalui program Tourism 5.0. Upaya ini diharapkan mampu menciptakan destinasi yang lebih berdaya saing dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
Menpar meyakini kolaborasi lintas lembaga dan dukungan DPR akan menjaga resiliensi sektor pariwisata terhadap ekonomi nasional.
Ketua Komisi VII DPR RI, Saleh Daulay, mengapresiasi langkah mitigasi Kemenpar namun tetap mendesak penguatan konektivitas wisatawan nusantara di tengah ketidakpastian global.
Sementara, Anggota Komisi VII, Putra Nababan mengingatkan pemerintah untuk cermat mempelajari perubahan perilaku (shifting behaviour) antara wisatawan long-haul dan medium-haul. Dia secara tegas meminta penghapusan ego sektoral dan mendesak pemberlakuan bebas visa bagi wisatawan asal China dan Australia guna memperkuat sektor pariwisata nasional.
(Rahmat Fiansyah/Sheqilla Sukma)
