Atikah Umiyani/MPI
"Indonesia membutuhkan FDI dari saving-investment gap yang besar dan ini tidak bisa dipenuhi hanya dengan mengandalkan ketersediaan tabungan dalam negeri. Untuk target pertumbuhan 2024 sebesar 5,2%, dibutuhkan investasi dari berbagai pelaku ekonomi sekitar Rp6.900 triliun," lanjut Yukki.
Selain itu, berdasarkan pemeringkatan ease of doing business 2023, Kadin mengungkap peringkat Indonesia stagnan di angka 73 sejak 2018. Di kawasan Asean, tingkat kemudahan berusaha di Indonesia bertengger di urutan enam, masih kalah dari Singapura, Malaysia, Thailand, Brunei Darussalam, bahkan Vietnam.
Dari 10 indikator penilaian, pencapaian terbaik Indonesia hanya ada pada kemudahan memperoleh sambungan listrik. Indikator ini ditunjang dengan pencapaian rasio elektrifikasi nasional yang sudah mencapai 99,72% per Juni 2023. Sementara, penilaian terburuk Indonesia ada pada kemudahan memulai usaha.
"Ini menjadi persoalan besar, karena berbagai kendala mulai dari tumpang tindih peraturan, ego sektoral, ego regional, kepastian hukum, prosedur perizinan yang panjang, birokrasi yang berbelit-belit, hingga pungutan liar. Semua itu membuat ongkos berusaha sangat mahal dan tidak efisien. Pemberian izin penggunaan lahan bahkan kerap menjadi sarang korupsi, terutama di daerah-daerah yang kaya sumber daya alam dan berkaitan erat dengan pelaksanaan pemilihan kepala daerah," pungkas Yukki.
(YNA)
