Ferdi Rantung
IDXChannel - Rencana pemerintah untuk melakukan impor persediaan beras terus mendapatkan kritik bertubi-tubi dari banyak kalangan. Apalagi, kebijakan itu justru diambil oleh kementerian yang bukan bergerak di sektor pertanian.
Direktur Eksekutif Institute for Development on Economics and Finance (Indef), Tauhid Ahmad, curiga tidak ada koordinasi yang jelas antar kementerian dalam importasi beras sebesar 1 juta ton. Sebab, Badan Pusat Statistik dan Kementerian Pertanian mengatakan stok beras masih surplus.
"Proses koordinasi menjadi problem di antara kementerian, Kementan tidak ada rekomendasi impor tiba-tiba kemenko mengambil keputusan," katanya kepada MNC Portal Indonesia, Rabu (10/3/2021).
Dia menjelaskan dalam melakukan impor beras harus ada rekomendasi dari Kementan. Namun dalam hal ini tidak ada statement dari Kementan untuk melakukannya.
"Nah ini kan lucu, di pemerintah itu, kalo by prosedur kan Kementan. Nah ini tidak ada rekomendasi dari Kementan melakukan hal itu. Harus dilihat ulang siapa yang melakukan izin impor ini, kalo Kementan merasa surplus bingung saya kenapa harus ada impor," terangnya.
