Nia Deviyana
Pemerintah pun menargetkan kebijakan pencampuran etanol sebesar 20 persen pada bensin dapat mulai diterapkan pada 2028.
"Kalau kita mandatori 20 persen, berarti kita kurangi impor bensin 8 juta kiloliter," kata dia.
Untuk gas rumah tangga, tantangannya berbeda. Indonesia mengimpor 7,47 metrik ton (MT) Liquefied Petroleum Gas (LPG) per tahun karena produksi dalam negeri, sekitar 1,94 MT, hanya mampu memenuhi seperlima dari kebutuhan nasional. Ditambah lagi subsidi LPG menelan hampir Rp80-Rp87 triliun per tahun dari kas negara.
Sebagai jalan keluar, pemerintah mengembangkan Compressed Natural Gas atau CNG, gas yang dipadatkan dan dikemas dalam tabung, yang diklaim 30 hingga 40 persen lebih murah dibanding LPG. Teknologi ini sudah diujicobakan di restoran dan sejumlah dapur program makan bergizi gratis, dan sedang disiapkan untuk pasar rumah tangga.
Di tengah upaya tersebut, pemerintah tengah melakukan penyesuaian terhadap sumber pasokan minyak mentah. Sebelumnya Indonesia banyak bergantung pada pasokan dari kawasan Timur Tengah yang melewati Selat Hormuz. Kini sumber impor disebar dari Afrika, Amerika, hingga Rusia.
“Kalau bapak presiden berangkat untuk cari minyak, itu bukan jalan-jalan. Kita jalan kerja memikirkan 280 juta nyawa yang ada di bangsa ini," kata Bahlil.
Pemerintah juga memberikan jaminan yang langsung menyentuh kepentingan sehari-hari masyarakat. "Sampai 31 Desember, sekalipun harga ICP USD100, insyaallah harga BBM dan LPG subsidi tidak akan naik," ujar dia.
(NIA DEVIYANA)
