Arie Dwi Satrio
Alasan perpanjangan masa jabatan presiden karena alasan faktor ekonomi dinilai Said Iqbal mengada-ada. Sebab faktanya, pemilihan legislatif (Pileg) pada 1955 dan 1999 bisa berjalan sukses meskipun dalam kondisi inflasi dan pertumbuhan ekonomi RI kala itu sedang anjlok.
"Jadi tidak ada alasan ekonomi menjadi alasan tidak menyelenggarakan Pemilu 14 Februari 2024 dan ingin memperpanjang masa jabatan Presiden. Ini bukan tentang hak berdemokrasi, ini tentang kudeta konstitusional," jelasnya.
Tuntutan kedua, sambung Iqbal, meminta agar dibatalkannya Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 terkait JHT yang hanya bisa diambil di usia 56 tahun. Massa buruh meminta agar aturan tersebut dibatalkan dan bukan hanya direvisi.
"Cabut Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 dengan cara mendesak DPR menggunakan hak interpelasi dan hak angket. DPR jangan hanya sekedar menolak, tetapi juga harus diikuti oleh sikap politik yang tegas dengan melakukan hak interpelasi dan hak angket," tegasnya.
Ketiga, buruh meminta pemerintah dan DPR rapat bersama menyikapi perang yang terjadi antara Rusia dan Ukraina. Selain karena alasan kemanusiaan, kata dia, dampak perang juga dirasakan oleh kaum buruh karena akan menyebabkan goncangan perekonomian dunia.
