IDXChannel – Kementerian Sosial (Kemensos) mendapatkam pengaduan mengenai penerima bantuan sosial yang tidak tepat sasaran. Menteri Sosial Tri Rismaharini mengatakan banyak keluarga kepala desa, hingga lurah yang menerima PKH.
Hal itu terjadi karena saat ini, data penerima bansos ada di masing-masing pemerintah daerah (pemda)."UU data (penerima manfaat) itu ada di pemda, kemudian pemda meminta ke desa atau kelurahan. Kami banyak dikomplain karena itu keluarganya kepala desa, lurah dan sebagainya," kata Risma dalam video virtual, Selasa (15/6/2021).
Dia mengatakan, Kementerian Sosial melakukan pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Saat ini progresnya sudah mencapai 90%. Data penerima bansos akan mudah terdeteksi, lebih transparan, dan mudah dipantau oleh siapa saja.
"Kami sudah lakukan perbaikan struktur organisasi, karena ada perbahan total, dari fungsi balai tersebut. Nanti ke depan usulan itu akan kami buka mulai dari desa, kelurahan, RT, RW. Itu akan bisa dipantau oleh siapa saja," katanya.
Dia menambahkan penerimaan bansos bisa dipercepat jika ada yang meninggal dunia. Namun, Kemensos akan mengecek kembali apakah bansos tersebut tepat sasaran. (TIA)