Taufan Sukma/IDX Channel
Kemudian, lannjut Nirwono, jika ditemukan pelanggaran atau ketidaksesuaian dalam rencana tata ruang wilayah dan persyaratan Unesco, maka pemerintah pusat melalui Kemenparekraf dapat menarik izin dan dukungan yang telah diberikan.
"Dan pemda setempat dapat mempertimbangkan atau meninjau kembali perizinannya sehingga dapat segera diputuskan lanjut/batal rencana pengembangan beach club di kawasan tersebut," urai Nirwono.
Lebih lanjut, Nirwono juga menilai bahwa masyarakat dapat melihat dan menuntut bentuk lapangan pekerjaan apa saja yang akan dikembangkan, disertai pendidikan ketrampilan yang akan meningkatkan kualitas SDM masyarakat lokal ke depan secara mandiri.
"Karena pada akhirnya pengembangan beach club atau proyek apa pun disitu harus mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal, menjaga kelestarian alam, bahkan meningkat kualitas lingkungannya, lebih hijau, serta menghormati kearifan lokal dan mempertahankan sosial budaya masyarakat lokal," tegas Nirwono. (TSA)
