SBSN Seri PBS035 Khusus PPS Ditawarkan Pekan Depan, Segini Imbal Hasilnya

IDXchannel - Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan menerbitkan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dengan seri PBS035. Sukuk negara ini dirilis dalam rangka penempatan dana atas Program Pengungkapan Sukarela (PPS) Wajib Pajak.

Mengutip laman resmi DJPPR Kemenkeu, Jumat (16/9/2022), SBSN seri PBS035 ditawarkan dengan denominasi Rupiah dan jatuh tempo atau tenor 20 tahun hingga 15 Maret 2042. Jenis kupon fixed rate (kupon tetap) dengan kisaran yield atau imbal hasil 6,96% sampai 7,10%. 

Baca Juga:

Waskita Karya Realty Terbitkan Surat Utang Rp725 M, Ini Rincian Penggunaan Dananya

Kupon akan dibayarkan semi annual atau dua kali setahun setiap enam bulan. "Pemerintah akan melakukan transaksi private placement SBSN dalam rangka penempatan dana atas PPS Wajib Pajak," tulis keterangan DJPPR. 

Private placement adalah kegiatan penjualan Surat Utang Negara (SUN) di Pasar Perdana Dalam Negeri yang dilakukan oleh pemerintah dengan pihak, dengan ketentuan dan persyaratan (terms and conditions) SUN sesuai kesepakatan.

Baca Juga:

Surat Utang Oversubscribe, Wijaya Karya (WIKA) Raup Dana Segar Rp5 Triliun

"Tanggal transaksi (penerbitan SBSN) pada Kamis, 22 September 2022, dan tanggal setelmen Selasa, 27 September 2022."

Baca Juga:

Lelang Surat Utang, Kemenkeu Kantongi Rp25 Triliun

Pelaksanaan transaksi private placement dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 /PMK.08/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.08/2018 Tentang Penerbitan dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara Dengan Cara Penempatan Langsung (Private Placement) di Pasar Perdana Domestik. 

Selain itu, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.02/2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (PMK No. 38/PMK.02/2020), dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.03/2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak (PMK No. 196/PMK.03/2021).

Seperti diketahui, bagi peserta PPS atau tax amnesty jilid 2 bisa mendapatkan keringanan tarif Pajak Penghasilan (PPh) apabila melakukan repatriasi atas harta yang ada di dalam maupun luar negeri yang diinvestasikan ke Surat Berharga Negara (SBN). (FAY)