AALI
8750
ABBA
226
ABDA
6025
ABMM
4470
ACES
650
ACST
193
ACST-R
0
ADES
7150
ADHI
760
ADMF
8500
ADMG
167
ADRO
3910
AGAR
296
AGII
2400
AGRO
620
AGRO-R
0
AGRS
100
AHAP
104
AIMS
250
AIMS-W
0
AISA
143
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
1700
AKRA
1375
AKSI
328
ALDO
680
ALKA
286
ALMI
396
ALTO
178
Market Watch
Last updated : 2022/09/27 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
537.62
-0.34%
-1.81
IHSG
7112.45
-0.21%
-15.05
LQ45
1015.98
-0.41%
-4.21
HSI
17860.31
0.03%
+5.17
N225
26571.87
0.53%
+140.32
NYSE
0.00
-100%
-13797.00
Kurs
HKD/IDR 1,925
USD/IDR 15,125
Emas
794,741 / gram

Sebut Birokrasi RI Masih Kolot, Ini Saran Sri Mulyani

ECONOMICS
Rina Anggraeni
Selasa, 19 Oktober 2021 13:09 WIB
Menkeu Sri Mulyani soroti sistem birokrasi pelayanan publik di Indonesia yang terkesan lambat dan bertele-tele.
Sebut Birokrasi RI Masih Kolot, Ini Saran Sri Mulyani (Dok.MNC Media)
Sebut Birokrasi RI Masih Kolot, Ini Saran Sri Mulyani (Dok.MNC Media)

IDXChannel - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyebutkan sistem birokrasi pada pelayanan publik di Indonesia sangat kolot. Hal ini dikarenakan regulasi perizinan untuk pelayanan publik masih sangat susah.

Adapun, Kementerian Keuangan pun melakukan transformasi digital dalam pelayanan publik. Salah satunya mengubah cara berpikir para sumber daya manusia (SDM).

"Kita masih jadi birokasi kolot dan tidak pernah gak bisa tranformasi digital. Untuk itu menciptakan pelayanan baik regulasi yang simpel, fleksibel dan beradaptasi. Kita sebagai aparat dan SDM birokarasi mau dan mampu berubah mind set, jangan cepat puas," kata Sri Mulyani dalam video virtual, Selasa (19/10/2020)

Kata dia, pelayanan publik adalah wajah nyata dalam melayani masyarakat. Pelayanan publik adalah wajh nyata dalam kehadiran negara.

"Negara hadir merupakan salah satu contoh nyata memberikan pelayanan," katanya.

Dia menambahkan Kementerian Keuangan sebagai pengelola keuangan negara harus beradaptasi dengan tekonologi baik sektor internal maupun internal. Pasalnya, transformasi digital merupakan salah inovasi Kementerian Keuangan dalam melayani publik.

"Kita inklusif internal dan eksternal dan mampu bersinergi antar berbagai unit. Inklusif keluar mampu melayani segmen masyarakat dan siapa saja stakeholder dan mendapatkan pelayanan yang baik," tandasnya.

(IND) 

link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD