Kalau memang kendala ketersambungan tersebut terkait persoalan biaya transportasi yang mahal, Jokowi juga mengaku telah menginstruksikan Menteri Dalam Negeri untuk dapat menggunakan anggaran tidak terduga sebagai solusinya.
"Kemarin sudah Saya sampaikan kepada Menteri Dalam Negeri, transportasi itu mestinya bisa menggunakan anggaran tak terduga. Untuk menutup biaya transportasi di barang-barang ya ada. Sudah saya perintahkan kepada Mendagri untuk mengeluarkan surat keputusan atau edaran yang menyatakan bahwa anggaran tidak terduga bisa digunakan untuk menyelesaikan inflasi di daerah. Gunakan untuk itu tadi, biaya transport, biaya distribusi," ungkap Jokowi.
Dikatakannya, langkah tersebut merupakan bentuk konkret dari kerja lapangan yang seharusnya dimengerti dan dipahami semua TPIP dan TPID, terkait barang-barang mana yang menjadi masalah karena momok semua negara saat ini adalah inflasi.
"Coba lihat sekarang, inflasi kita tadi disampaikan pak Gubernur BI di angka 4,94 persen. Lihat negara-negara lain, sudah tinggi banget sudah. Ada yang di atas lima persen. Ada yang sudah di angka tujuh (sampai) sembilan persen. Uni Eropa sudah 8,9 persen. AS sudah 9,1 persen lalu turun menjadi 8,5 persen. Ini momok semua negara. Tapi saya meyakini kalau kerja sama yang tadi saya sampaikan, provinsi kabupaten kota, gubernur hingga walikota, TPIP dan TPID semuanya kerja sama, rampung," pungkas Jokowi. (TSA)