Serikat Pekerja Tolak Keras Rencana Akuisisi KCI oleh MRT 

Dalam surat tersebut SPK juga menjelaskan bahwa Kejaksaan Agung telah menyampaikan Pendapat Hukum (Legal Opinion) Nomor: B940/G/Gph.1/12/2021 tanggal 29 Desember 2021 perihal Pendapat Hukum (Legal Opinion) Jaksa Pengacara Negara tentang Rencana Transaksi Untuk Melaksanakan Integrasi
Transportasi Jabodetabek. 

Baca Juga:

Grider Hampir Sentuh Jembatan, KCIC Klaim Disetujui Warga dan Pemda

Para Tokoh Pengamat Transportasi Publik yang salah satunya dimuat pada Media Online Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi DKI Jakarta telah menyampaikan pendapat juga mendukung langkah Integrasi yang telah berhasil dilaksanakan dalam sistem transportasi Publik di Jabodetabek tanpa harus melaksanakan langkah aksi korporasi (akuisisi) dan menurut pendapat kami RATAS bukanlah sebuah Dasar Pijakan aturan Kebijakan hukum.

Aksi akuisisi saham PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) atau KAI Commuter bertentangan dengan regulasi, karena penugasan angkutan massal KRL dengan skema PSO itu kepada BUMN PT KAI, lalu diteruskan kepada anak perusahaannya yakni PT KCI selama ini tidak masalah karena KAI yang punya mayoritas saham PT KCI.

Baca Juga:

KCIC Buka Lowongan Kerja Banyak Posisi, Ada yang Buat Lulusan SMK

Dalam penyelenggaraan sarana Perkeretaapian di Jabodetabek oleh PT KCI terdapat pelaksanaan penugasan (Public Service Obligation/PSO) pemerintah yang diberikan melalui Kementerian Perhubungan kepada KAI berdasarkan peraturan Presiden Nomor 53 tahun 2012 tentang Kewajiban Pelayanan Publik dan Subsidi Angkutan Perintis bidang perkeretaapian. Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian Milik Negara, Serta perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara dan perubahannya.

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 355 tahun 2020 tentang penugasan PT KAI (Persero) untuk Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Angkutan Orang dengan Kereta Api Kelas Ekonomi Tahun Anggaran 2021, yang ditindaklanjuti dengan Kontrak Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik (PSO) untuk Kereta Rel Listrik Air Conditioner (KRL AC) dan KA Lokal Tahun Anggaran 2021 Nomor: HK.201/1/3/DJKA/2021 dan KL.701/II/2/KA-2021 tanggal 15 Februari 2021 (Kontrak Penyelenggaraan PSO) dan Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Penyelenggara (PSO) untuk KRL AC dan KA Lokal tahun Anggaran 2021 Nomor PT KAI: KL.702/II/15/KA-2021 dan Nomor PT KCI: 005/HKUM/KCI/II/2021 tanggal 22 Februari 2021 (Perjanjian PSO).