AALI
0
ABBA
0
ABDA
0
ABMM
0
ACES
0
ACST
0
ACST-R
0
ADES
0
ADHI
0
ADMF
0
ADMG
0
ADRO
0
AGAR
0
AGII
0
AGRO
0
AGRO-R
0
AGRS
0
AHAP
0
AIMS
0
AIMS-W
0
AISA
0
AISA-R
0
AKKU
0
AKPI
0
AKRA
0
AKSI
0
ALDO
0
ALKA
0
ALMI
0
ALTO
0
Market Watch
Last updated : 2022/01/18 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
507.30
-0.48%
-2.43
IHSG
6645.05
-0.72%
-48.35
LQ45
948.02
-0.52%
-4.93
HSI
24218.03
-0.68%
-165.29
N225
28333.52
0.74%
+209.24
NYSE
17219.06
-0.23%
-39.94
Kurs
HKD/IDR 1,835
USD/IDR 14,305
Emas
837,181 / gram

Siap-siap! Bank dan Rumah Sakit di Sumsel Bakal Dikenakan Pajak Bahan Bakar

ECONOMICS
Dede Febriansyah
Sabtu, 15 Januari 2022 15:47 WIB
PBBKB juga akan dikenakan untuk BBM yang digunakan untuk mesin genset kantor perbankan dan rumah sakit.
Siap-siap! Bank dan Rumah Sakit di Sumsel Bakal Dikenakan Pajak Bahan Bakar (FOTO:MNC Media)
Siap-siap! Bank dan Rumah Sakit di Sumsel Bakal Dikenakan Pajak Bahan Bakar (FOTO:MNC Media)

IDXChannel - Mulai tahun ini, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan memberlakukan pungutan pajak terhadap Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) yang dikenakan untuk mesin industri. 

Kebijakan ini merupakan tindak lanjut atas perubahan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah yang telah disetujui oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). 

Kepala Bidang Pajak Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sumsel, Emmy Surawahyuni mengatakan, dalam perubahan Perda tersebut diatur ketentuan bahwa PBBKB tidak hanya dikenakan untuk BBM kendaraan bermotor, tapi juga untuk mesin industri seperti mesin AMP dan mesin boiler. 

Tidak hanya itu, PBBKB juga akan dikenakan untuk BBM yang digunakan untuk mesin genset kantor perbankan dan rumah sakit

"Seperti bank-bank dan rumah sakit yang menggunakan mesin genset, pada tahun 2022 ini kami kenakan PBBKB. Kami himbau kepada pelaku usaha untuk membeli BBM industri di wajib pungut yang terdaftar, dengan demikian PBBKBnya telah dipungut dan disetor ke kas daerah," ujar Emmy, Sabtu (15/1/2022). 

Emmy mengungkapkan, besaran pajak yang dikenakan untuk PBBKB sebesar 7,5 persen untuk BBK (Bahan Bakar Khusus) dan 5 persen untuk BBM bersubsidi. Langkah ini untuk mengoptimalkan PBBKB Sumsel yang pada tahun 2021 belum mampu memenuhi target. 

"PBBKB tahun lalu memang tidak mencapai target dengan hanya mencapai 82,79 persen karena perubahan Perda baru keluar pada pertengahan bulan Desember, jadi PBBKB untuk industri belum dapat dilaksanakan," ucapnya. 

Untuk tahun ini, Bapenda Sumsel memasang target PBBKB sebesar Rp1,135 triliun atau sama dengan tahun 2021. Meski PBBKB tahun lalu belum mencapai target, namun Emmy mengaku tidak terlalu berpengaruh terhadap capaian pajak pendapatan daerah secara keseluruhan. 

Hal ini dibuktikan dengan total serapan pajak dari lima sektor pajak daerah Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Atas Air dan Pajak Rokok yang melampaui target. 

"Secara total keseluruhan untuk lima pajak itu 100,64 persen atau Rp3,068 triliun," kata Emmy. 

(SANDY)

link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD