Athika Rahma
Mengutip laman Relationship Science LLC, pria kelahiran tahun 1964 ini pernah menjabat sebagai Komisaris PT Nusa Konstruksi Enjiniring pada 2016.
Namun, tidak diketahui apakah dirinya masih menjadi komisaris di perusahaan ini, karena laman informasi PT Nusa Konstruksi Enjiniring tidak mencantumkan Roy sebagai Komisaris.
Diketahui, Roy mengenyam bangku pendidikan di Sekolah Tinggi Manajemen Industri pada tahun 1990. Dia melanjutkan sekolahnya di University of Western Sydney pada tahun 1998.
Seperti diberitakan sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir memprediksi PT Krakatau Steel (Persero) Tbk bisa terancam bangkrut sebelum tutup tahun 2021. Perkiraan itu bisa saja terjadi apabila proses negosiasi dan restrukturisasi utang menemui jalan buntu alias gagal.
"Ada restrukturisasi yang harus dijalankan Krakatau Steel, satu negosiasi ulang dengan Posco ini juga nggak mudah. Tapi memang salah satunya yang sekarang ini krusial, kalau ketiga gagal, kedua gagal, dan pertama gagal maka Desember ini bisa default (bangkrut)" ujar Erick, dikutip Senin (6/12/2021).
Dia mencatat, ada tiga langkah restrukturisasi yang ditempu pemegang saham untuk menyelesaikan perkara Krakatau Stell. Salah satunya mencari investor baru dalam proyek blast furnace atau peleburan tanur tinggi.
Proyek tersebut sejak 2011 disebut sebagai proyek yang serba salah. Padalnya, akan merugikan perusahaan senilai Rp1,3 triliun setiap tahunnya. Sedangkan jika dihentikan, maka perseroan akan kehilangan uang sekitar Rp10 triliun.
Proyek blast furnace rencananya akan diserahkan kepada investor China sebagai upaya memperoleh investasi baru Malangnya, kata Erick, upaya itu gagal lantaran harga baja dunia mengalami kenaikan signifikan.
"Kemarin sempat ada diskusi dengan partner China. Mereka ingin ambil alih blast furnace ini, tetapi dibetulin total dan mereka tambah duit dengan hitung-hitungan yang baik cuma nggak jadi karena baja lagi naik harganya. Jadi, untuk membangun pabriknya mereka butuh dua kali lipat, jadi mereka mundur," katanya.
Erick memang memberi lampu hijau kepada Krakatau Steel untuk melanjutkan proyek peleburan tanur tinggi sebelumnya. Padahal, emiten pelat merah sendiri sudah menghentikan operasional blast furnace sejak 5 Desember 2019 lalu.
Alasan penghentian karena pabrik tidak mampu menghasilkan baja dengan harga pasar yang kompetitif. Sementara, biaya operasionalnya tercatat tinggi.
Sejak proyek tersebut dimulai pada 2011 lalu, perusahaan sudah mengeluarkan anggaran sekitar USD714 juta dolar AS atau setara Rp10 triliun. Angka ini mengalami pembengkakan Rp3 triliun dari rencana semula yang hanya Rp7 triliun.
Pada Juli 2019 lalu, mantan Komisaris Independen Krakatau Steel Roy Maningkas mencatat permasalahan tersebut sudah disampaikan oleh Dewan Komisaris kepada Kementerian BUMN untuk di ambil jalan keluarnya.
upaya lain adalah negosiasi ulang dengan produsen baja asal Korea Selatan, Pohang Steel and Iron Company (Posco) ihwal kerja sama dengan KRAS. Sebelumnya, Posco berencana berinvestasi senilai USD 3,7 miliar.
Investasi tersebut dibagi menjadi dua tahap, yakni USD 700 juta untuk memproduksi turunan hot rolled coil (HRC). Sisanya, senilai USD 3 miliar digunakan untuk menambah fasilitas produksi baja di industri hulu.
"Salah satunya negosiasi ulang, karena kan selama ini Krakatau Steel kerja sama dengan Posco, jadi Posco mayoritas kita minoritas. Kita coba untuk 50-50, belum ada jawaban dari Posco, belum ada jawaban masih tahap negosiasi," kata dia.
Kementerian BUMN juga tengah mendorong agar investasi dari Indonesia Investment Authority alias INA atau Lembaga Pengelola Investasi (LPI) ke KRAS. (RAMA)
