Iqbal Dwi Purnama
IDXChannel - Masalah pelayanan publik masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah di usia Indonesia yang menginjak 78 tahun ini. Reformasi birokrasi ke sistem elektronik harus menjadi prioritas pemerintah ke depannya.
Pengamat Kebijakan Publik Universitas Indonesia, Irma Mayasari mengatakan, layanan e-goverment masih membutuhkan action yang lebih dari pemerintah. Sebab, lewat layanan elektronik akan mampu memangkas birokrasi hingga celah pungli dan korupsi.
"Saya rasa e-goverment menjadi acuan pemerintah untuk kemudian memperbaiki sistem elektronik dalam memberikan layanan kepada masyarakat itu sendiri," ujar Irma dalam Market Review IDXChannel, Jumat (18/8/2023).
Di samping itu, Irma mengharapkan pemerintah bisa mempercepat program satu data Indonesia sehingga dapat responsif dalam mengambil kebijakan sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat.
Situasi pandemi yang melanda 3 tahun lalu dinilai cukup bisa menjadi pelajaran bagi pemerintah. Terutama dalam hal menjaga daya beli masyarakat lewat bantuan sosial yang diberikan. Namun pemberian bantuan fiskal itu kerap menjadi masalah ketika salah sasaran penerima manfaat karena tidak memiliki data yang jelas.
"Ini menjadi salah satu hal yang memudahkan pemerintah untuk kemudian melahirkan kebijakan yang memiliki kualitas yang baik dan dibutuhkan masyarakat serta memberikan respons yang cepat apa yang terjadi di masyarakat," kata Irma. (NIA)
