sosmed sosmed sosmed sosmed
get app
Advertisement

Soal Ancaman Resesi 2023, Pemerintah Diminta Mengingatkan tapi Jangan Menakuti

Economics editor Advenia Elisabeth/MPI
29/10/2022 18:30 WIB
Pemerintah harus segera membuat paket kebijakan untuk mengantisipasi resesi.
Soal Ancaman Resesi 2023, Pemerintah Diminta Mengingatkan tapi Jangan Menakuti. Foto: MNC Media.
Soal Ancaman Resesi 2023, Pemerintah Diminta Mengingatkan tapi Jangan Menakuti. Foto: MNC Media.

IDXChannel - Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menyoroti sikap pemerintah yang terkesan menakut-menakuti masyarakat soal ancaman resesi 2023. 

Bhima menyebut, ada dua segmentasi masyarakat yang perlu dibedakan untuk diberitahu soal ancaman resesi dan cara menyikapinya. Pertama, kelompok kelas menengah ke bawah. Lalu kedua, adalah kelompok kelas menengah ke atas. 

"Boleh diingetin, tapi jangan ditakut-takuti. Kita itu punya dua kelompok masyarakat, cara menyikapinya berbeda," ujar Bhima di acara Workshop Jurnalisme Ekonomi Celios Jelang KTT G20, Yogyakarta, Sabtu (29/10/2022).

Menurut dia, untuk segmentasi masyarakat kelas menengah ke bawah, perlu didorong untuk segera melunasi utang karena suku bunga akan semakin naik. Sebab jika uang yang dimiliki dihambur-hambur untuk belanja, maka itu akan memperparah ancaman resesi tahun depan. 

"Tahun depan memang ada resesi, tapi masyarakat kelas menengah bawah ini perlu di beritahu kalau punya utang, lunasi sekarang karena suku bunga akan makin naik. Artinya, lifestyle jangan buat gaya-gayaan. Orang kelas menengah ke bawah kok pengen ngikutin gaya crazy rich di tengah resesi. Ngawur itu. Harus lebih hati-hati," terang Bhima. 

Sementara untuk masyarakat menengah ke atas, lanjutnya, baiknya didorong untuk lebih berkontribusi dengan meningkatkan daya beli lebih tinggi lagi. Karena, kata Bhima, 40% lebih total konsumsi rumah tangga dikuasai oleh 20% orang terkaya di Indonesia.

"Jadi menurut saya, relaksasi pajak yang digulirkan pemerintah agar konsumsi naik, itu setuju. Karena orang-orang ini (masyarakat kelas menengah atas) perlu di beri dorongan positif kaya gini," tuturnya. 

Sedangkan jika perlakuan yang sama ditujukan kepada masyarakat kelas menengah ke bawah, itu tidak tepat.

"Nanti kalau misalnya resesi benar terjadi, maka akan terjadi kekacauan. Orang yang nggak punya uang, tapi dibilangin kalau tahun depan optimis, kalau begitu masyarakat kelas bawah ini bisa langsung menghaburkan uangnya, langsung belanja mereka cari baju dan lain-lain. Maka dari itu, pemberian informasi berdasarkan segmentasi itu penting," jelas Bhima. 

Selain itu, pemerintah harus segera membuat paket kebijakan untuk mengantisipasi resesi. Bhima menilai jika pemerintah menggunakan kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), sudah tidak tepat lagi. Sebab itu lebih cocok untuk penanganan pandemi Covid-19. 

"Jadi pemerintah jangan cuma nakut-nakutin aja. Tapi buatlah paket kebijakan untuk mengantisipasi resesi," tukasnya. 

Selain Bhima, Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) pun meminta pemerintah dalam hal ini Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk tidak menakut-nakuti masyarakat terkait arah perekonomian tahun depan yang suram. Menurut dia, dengan memberikan pernyataan beratnya tantangan ekonomi di tahun depan tak akan memberikan solusi, justru membuat masyarakat makin khawatir.

"Karena itu saya bilang pada Sri Mulyani jangan takut-takuti orang tahun depan akan kiamat. Saya telepon jangan begitu, jangan kasih takut semua orang. Ini negeri luas tidak semuanya (krisis), kalau ada masalah, hadapi, kita jangan takut," ujarnya dalam acara makan malam spesial HUT Kalla Group di Grand Indonesia Kempinski Ballroom, Jumat (28/10/2022). (NIA)

Halaman : 1 2 3
Advertisement
Advertisement