"Kalau mereka sudah share bukti peretasannya seperti data dan biasanya upaya deface, baru kita bisa simpulkan memang benar terjadi peretasan," katanya dalam keterangan tertulis.
Adapun 10 kementeriannya disebutkan juga masih belum jelas apa saja. Namun bila ini spionase antar negara, memang bukti akan lebih sulit untuk didapatkan, karena motifnya bukan ekonomi maupun popularitas.
Chairman lembaga riset keamanan siber CISSReC (Communication & Information System Security Research Center) ini, mengatakan laporan seperti ini tetap bagus sebagai trigger.
Utamanya bagi semua kementerian dan lembaga pemerintah di Indonesia agar mulai cek-cek sistem informasi dan jaringannya.
Pihak kementerian dan lembaga bisa melakukan security assessment di sistemnya masing-masing. Perkuat pertahanannya, upgrade SDM nya, dan buat tata kelola pengamanan siber yang baik di institusinya masing-masing.
(IND)