Heri Purnomo
IDXChannel - Pemerintah bakal mengalihkan ekspor sawit ke Afrika. Hal tersebut menyusul terkait Undang-Undang Uni Eropa tentang Deforestasi (EUDR) yang telah diberlakukan pada 16 Mei 2023.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan, kebijakan tersebut dinilai merugikan produk sawit dan beberapa hasil perkebunan yang menjadi andalan ekspor Indonesia ke Eropa.
"Jadi saya sudah bilang kepada parlemen Europa Union tiga hari yang lalu. Kita juga lagi mikir-mikir kok, kalau ekspor kita ke kalian 3,3 juta ton mungkin kita mau divert (mengalihkan) ke Afrika supaya kalian jangan ribut sama kami," kata Luhut di Kantornya, Jumat (23/6/2023).
Undang-undang anti deforestasi eropa juga menjadi perhatian Kementerian Perdagangan. Pasalnya, kebijakan itu bakal merugikan petani sawit.
Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Jerry Sambuaga mengatakan, Indonesia sebagai negara berdaulat memiliki kewenangan untuk menggunakan hak jika ada kasus penyelesaian sengketa.
"Kalau kita bicara soal EU, kebetulan saya ketua delegasinya untuk EU tahun 2020 soal kelapa sawit. Intinya kita sebagai negara berdaulat punya hak untuk mengexercise hak kita kalau ada dispute settlement," tutur Jerry saat ditemui di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Selasa (23/5/2023).
Kebetulan Indonesia masih memiliki hak penyelesaian sengketa dengan UE soal CPO dan nikel. Maka dari itu, pihaknya masih akan terus menjalani dan melihat proses yang sedang berlangsung.
"Kebetulan kan kita masih ada dispute settlement sama UE yang soal CPO dan nikel kita jalani saja, kita lihat. Tetapi intinya pesan yang ingin kita sampaikan adalah jangan ada hal yang diskriminatif. Tidak boleh itu, kita kan punya produk, kita berhak untuk mengekspor kemanapun bahkan kita mengelola ekspor kita berhak," tegas Jerry.
(SLF)
