Rina Anggraeni
IDXChannel - Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan, Indonesia berkomitmen untuk melakukan transisi energi. Salah satunya dengan mengakhiri penggunaan energi batu bara khusus pada pembangkit listrik tenaga uap (PLTU).
“Indonesia sebenarnya kini mulai berdiskusi dan juga berinisiatif dengan Asian Development Bank tentang apa yang kami sebut sebagai mekanisme transisi energi. Ini adalah bagaimana kita akan menghentikan energi batu bara. Tapi pada saat yang sama, memastikan ada pendanaan yang akan membeli kontrak batu bara di masa depan,” ujar Menkeu di Jakarta, Selasa (19/10/2021).

Pendanaan baru diperlukan untuk dapat menghasilkan energi yang cukup untuk mengkompensasi batu bara sekaligus sebagai kompensasi untuk memenuhi kebutuhan energi yang akan terus tumbuh seiring dengan pemulihan.
Di sisi lain, pemerintah perlu memperhatikan dampak dari transisi energi, seperti tenaga kerja yang terlibat di dalamnya, peningkatan inflasi, hingga daya beli masyarakat. Hal tersebut berpotensi menimbulkan reaksi yang cukup besar terhadap dukungan politik.
“Kita seharusnya tidak hanya merancang transisi ini secara teknis dan teknokratis, tetapi kita juga harus sangat memperhatikan ekonomi politik,” kata Menkeu.
Pemerintah terus melakukan diskusi dengan banyak produsen batu bara dan produsen energi batu bara membahas bagaimana transisi harus dirancang. Dalam diskusi tersebut, pemerintah juga menjelaskan mengenai penerapan pajak karbon yang tertuang di dalam Rancangan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (RUU HPP). Aturan pajak karbon bertujuan untuk mendukung penuh komitmen internasional dalam penanganan perubahan iklim.
