Michelle Natalia
IDXChannel - Pemerintah saat ini tengah menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2023. Menteri Keuangan, Sri Mulyani optimis APBN tahun depan dapat menghadapi ancaman krisis ekonomi global.
Sri Mulyani mengungkapkan, RAPBN 2023 dirancang dengan semangat optimisme namun tetap waspada. Optimisme dilandasi oleh pemulihan ekonomi hingga triwulan II 2022 yang tumbuh mengesankan 5,44%. Tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia ini termasuk yang tertinggi di G20 dan ASEAN, dimana banyak negara-negara maju dan emerging yang di triwulan II justru mengalami revisi pertumbuhan menurun akibat tekanan inflasi dan pengetatan kebijakan moneter.
"Sementara itu, inflasi di Indonesia masih berada di tingkat moderat 4,94% pada Juli 2022. Pertumbuhan ekonomi yang mengesankan, ditopang oleh pemulihan permintaan domestik dari konsumsi yang melaju kencang, hal ini menggambarkan pemulihan mobilitas masyarakat disertai daya beli terutama kelompok menengah atas yang diaktualisasikan," ujar Sri dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-3 Masa Persidangan I Tahun 2022-2023 di Jakarta, Selasa(30/8/2022).
Di sisi lain, ekspor Indonesia tetap tumbuh tinggi akibat harga dan permintaan komoditas yang menguat. Kinerja pertumbuhan dan inflasi hingga semester I 2022 memberikan landasan optimisme, namun Sri mengatakan bahwa pemerintah tetap menjaga kewaspadaan tinggi karena awan tebal dan gelap dalam bentuk inflasi, kenaikan suku bunga, pengetatan likuiditas, dan pelemahan ekonomi di negara-negara maju, serta ketegangan geopolitik bahkan mulai melanda perekonomian di Eropa, Amerika Serikat (AS), dan China.
"Kondisi ini menimbulkan rambatan negatif ke seluruh dunia dalam bentuk krisis pangan dan energi sebagai akibat dari disrupsi rantai pasok dan kenaikan sangat tajam harga-harga pangan dan energi dunia. Kenaikan suku bunga juga menyebabkan gejolak di pasar keuangan dan arus modal keluar dari negara-negara berkembang dan emerging, ini berpotensi melemahkan nilai tukar dan memaksa suku bunga disesuaikan ke atas," ungkap Sri.
Dampak rambatan global ini, sambung dia, dapat mengancam perekonomian Indonesia dalam bentuk tekanan harga atau inflasi, pelemahan permintaan, dan juga pelemahan pertumbuhan ekonomi. APBN 2023 kembali dihadapkan pada tantangan dan tugas berat, yaitu menjadi pelindung atau shock absorber bagi masyarakat, ekonomi, dan negara.
"Kita menyadari, bahwa sejak terjadinya pandemi COVID-19 di 2020, APBN telah dan terus bekerja sangat keras atau extraordinary untuk melindungi rakyat dan perekonomian yang menyebabkan defisit meningkat tajam. Oleh karena itu, upaya untuk mengembalikan defisit APBN di bawah 3% dari PDB adalah wujud keseimbangan antara tetap menggunakan APBN sebagai pelindung dan pengaman ekonomi dan masyarakat, namun pada saat yang sama, konsolidasi fiskal untuk memulihkan dan menjaga kesehatan APBN itu sendiri harus terus dijaga dan dilaksanakan dengan disiplin dan konsisten," tutup Sri Mulyani. (RRD)
