AALI
9575
ABBA
302
ABDA
6175
ABMM
1370
ACES
1250
ACST
186
ACST-R
0
ADES
3300
ADHI
805
ADMF
7575
ADMG
179
ADRO
2210
AGAR
362
AGII
1410
AGRO
1270
AGRO-R
0
AGRS
149
AHAP
66
AIMS
358
AIMS-W
0
AISA
174
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
1045
AKRA
775
AKSI
735
ALDO
1320
ALKA
296
ALMI
296
ALTO
258
Market Watch
Last updated : 2022/01/25 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
502.60
-1.04%
-5.27
IHSG
6568.17
-1.31%
-86.99
LQ45
939.34
-1.07%
-10.15
HSI
24243.61
-1.67%
-412.85
N225
27131.34
-1.66%
-457.03
NYSE
0.00
-100%
-16397.34
Kurs
HKD/IDR 1,840
USD/IDR 14,343
Emas
848,798 / gram

Sri Mulyani Sebut Golongan Ini Jadi Target Utama Rayuan Pinjol Ilegal

ECONOMICS
Rina Anggraeni
Kamis, 02 Desember 2021 20:11 WIB
Menkeu Sri Mulyani mengungkapkan beberapa golongan masyarakat yang menjadi target perusahaan Pinjol ilegal, untuk dirayu dan masuk dalam jebakannya.
Sri Mulyani Sebut Golongan Ini Jadi Target Utama Rayuan Pinjol Ilegal (F
Sri Mulyani Sebut Golongan Ini Jadi Target Utama Rayuan Pinjol Ilegal (F

IDXChannel - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan beberapa golongan masyarakat yang menjadi target perusahaan pinjaman online (pinjol) ilegal, untuk dirayu dan masuk dalam jebakannya.

"Kita butuh target (mengedukasi soal literasi keuangan) utamanya untuk warga miskin, warga kurang edukasi, orang tua, UMKM, startup, dan wanita. Mereka adalah pihak yang rentan terkena aktivitas finansial ilegal," kata Sri Mulyani dalam video virtual, Kamis (2/12/2021).

Untuk itu, melalui kemitraan global untuk inklusi keuangan pada kepresidenan Indonesia di G20 tahun 2022, pemerintah akan memfokuskan pada tiga hal mengenai inklusi keuangan. Agar, masyarakat tidak banyak yang terkena pinjaman online secara ilegal

“Yang pertama adalah kerangka implementasi prinsip tingkat tinggi tentang inklusi keuangan digital.  Mengingat pesatnya pertumbuhan pembiayaan digital, Indonesia akan mendorong inklusi keuangan melalui digitalisasi untuk meningkatkan akses keuangan baik kepada individu maupun usaha kecil menengah,” kata Menkeu.

Lalu, pilihan kebijakan untuk memanfaatkan layanan pembiayaan digital dan inovatif kepada usaha kecil menengah yang akan mencakup layanan keuangan di luar produk kredit dari lembaga keuangan formal termasuk fintech sebagai alternatif pembiayaan usaha kecil dan menengah.

Selain itu, implementasi kebijakan dengan baik untuk meningkatkan layanan keuangan bagi usaha kecil dan menengah.  Pilar ini akan mencakup harmonisasi usaha menengah dan kecil untuk meningkatkan ketersediaan dan aksesibilitas data agregat.

“Mempercepat inklusi keuangan sangat penting dalam keketuaan kita (di G20), namun kami juga percaya bahwa beberapa isu lintas sektor di luar hal tersebut juga penting.  Oleh karena itu kami juga memberikan perhatian pada isu mengenai perlindungan konsumen dan literasi keuangan," tutup Sri Mulyani. (RAMA)

link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD