"Kita perlu untuk terus meningkatkan PAD tanpa mengurangi kesempatan investasi, namun pada saat yang sama, kita juga harus melihat kualitas belanja daerah yang sering dilihat sebagai salah satu penghalang dalam memperbaiki efektivitas APBN dan APBD di dalam mendorong perbaikan kemakmuran dan kinerja perekonomian," tegas Sri.
Total belanja daerah tercatat meningkat 50,2% dari Rp715,5 triliun di 2013, menjadi Rp1.074,7 triliun di 2022.
Jika dilihat di daerah, belanja APBD masih didominasi oleh belanja pegawai yang dalam hal ini memang mengalami tren penurunan dari posisi 40,06% di 2013, tapi masih cukup tinggi yaitu di 34% di 2022.
"Kita perlu melihat agar belanja APBD lebih dirasakan langsung dampak dan manfaatnya oleh masyarakat," ujarnya.
(FRI)